Portal DIY

30 Persen Perumahan di Sleman Pengembangnya Belum Serahkan PSU Ke Pemkab

Portal Indonesia
×

30 Persen Perumahan di Sleman Pengembangnya Belum Serahkan PSU Ke Pemkab

Sebarkan artikel ini
Tenaga ahli fasum-fasos Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suharnanik, S.Sos, MM, Med (Brrd)

SLEMAN – Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 50.3/2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 28.8/2022 pasal 12 dan 13, semua pengembang atau developer wajib menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang dibangunya ke pemerintah Kabupaten.

Namun, di Sleman kini ada sejumlah pengembang yang membangun perumahan di Sleman tetapi belum menyerahkan PSU Ke Pemkab Sleman, sehingga bisa terancam kena sanksi.

“Dari hasil penulusuran, di Sleman kini ada sekitar 260 perumahan, dan yang belum menyerahkan PSU sekitar 30 persenya. Pengembang yang belum mnenyerah PSU sebanyak itu, sebagian besar adalah perumahan-perumahan yang dibangun sebelum Perbup terbit dan masuk kategori perumahan terlantar,” kata tenaga ahli fasum-fasos Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Suharnanik, S.Sos,MM,Med, Rabu (18/11/2026).

Sedang perumahan yang dibangun pengembang di Sleman setelah Perbup tersebut terbit, lanjut Suharnanik, hampir seluruh pengembangnya sudah menyerahkan PSU ke Pemkab Sleman lewat Dinsa PUPKP. Bahkan, ada sekitar 30 penyerahan per tahun atau tertinggi di DIY, sehingga dalam hal ini, Sleman meraih predikat juara I tingkat DIY,

Menurut Suharnanik, berdasar PP Nomor 12 tahun 2021 pasal 136, suatu perumahan yang pengembangnya tidak menyerahkan PSU atau PSU yang diserahkan tidak memenuhi standar teknis, pengembang bersangkutan terancam terkena sanksi yang bentuk sanksinya ada empat jenis.

Yaitu berupa peringatan satu, dua hingga peringatan ketiga, stop atau pemberhentian pemberian inssentif, perinrtah bongkar bangunan hingga denda.

Oleh karena itu, Suharnanik meminta kepada selruh pengembang di Sleman yang belum memenuhi kewajibanya menyerahkan PSU ke Pemkab, diminta segera memenuhi kewajibanya menyerahkan PSU ke Pemkab Sleman melalui dinas PUPKP, sehingga tidak terkena sanksi yang dampaknya justru merugikan diri sendiri.

Baca Juga:
Kesbangpol Sleman Buka Pendaftaran Calon Paskibraka 2026
Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin,.S.T, M.T (Brd)

Sementara itu Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Sleman Sukarmin, ST, MT mengatakan bahwa suatu perumahan yang dimaksud PSU sarana prasarana berupa jalan, drainase, ruang terbuka hijau, tempat ibadah serta sarana prasarana lainya.

Waktu penyerahanya, usai bangunan selesai dibangun, pengembang bersangkutan wajib terus menyerahkan PSU ke pemkab Sleman.

“Setelah PSU diserahkan ke Pemkab, maka bila suatu saat PSU tersebut rusak, Pemkab Sleman berhak memberi dana bantuan untuk biaya Pembangunan atau membangun terhadap PSU yang rusak,” tegas Sukarmin.

Sukarmin menambahkan, sesuai ketentuan ada dua jenis pengembang. Yaitu pengembang perorangan yaitu pengembang yang boleh membangun suatu perumahan dalam satu lokasi maksimal lima unit rumah.

Kedua pengembang berbentuk Perseroan atau PT yaitu pengembang yang membangun suatu perumahan dalam satu Lokasi lebih dari lima unit rumah. Sehingga pengembang perorangan tidak boleh membangun perumahan dalam satu Lokasi lebih dari lima unit rumah.

“Jadi kalua dalam suatu Lokasi dibangun lebih dari lima rumah, maka pengembangnya harus berbentuk badan yaitu PT, dan bila melanggar ketentuan ini, maka pengembang bersangkutan juga kena sanksi,” kata Karmin menutup perbincangan. (Brd)