PROBOLINGGO – Di balik gembar-gembor Pemerintah Kota Probolinggo soal kota yang “bersolek”, justru tampak ironi yang menyesakkan. Slogan manis itu kini terasa seperti bedak tebal yang menutupi wajah kota yang penuh luka infrastruktur.
Kabel listrik dan internet kusut menjuntai di berbagai sudut kota, membentuk sarang kekacauan yang tak hanya mengganggu estetika, tapi juga mengancam keselamatan. Kabel putus dibiarkan melintang, saling bertumpukan rendah, seolah tak ada yang peduli.
Sudah berkali-kali PLN Icon Plus Jatim harus turun tangan memperbaiki jaringan fiber optik yang semrawut. Fakta ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemkot Probolinggo.
Bukankah pengawasan dan penataan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah daerah?
Masalah tak berhenti di situ. Tiang-tiang internet liar tumbuh liar tanpa izin, mencabik wajah kota tanpa kendali. Di Jalan Sunan Ampel, Jrebeng Lor, warga dibuat resah karena tiang berdiri sembarangan, menghalangi akses jalan hingga mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Ini bukti lemahnya pengawasan dari dinas terkait,” tegas M. Kholilur Rohman, Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Probolinggo. Kamis (01/05)
Sementara itu, Pemkot justru menggelontorkan anggaran Rp10 miliar hanya untuk mempercantik satu titik: Alun-Alun Kota. Padahal, kerusakan infrastruktur dasar ada di mana-mana. Apakah kosmetik di wajah kota bisa menutupi tubuh yang penuh luka?
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang semestinya menjadi pedoman. Namun, regulasi tampaknya hanya berhenti jadi dokumen mati.
Warga butuh lebih dari sekadar janji dan slogan. Mereka butuh kota yang tertata dari akar, bukan sekadar polesan di permukaan. Saatnya pemerintah berhenti bersolek di cermin pencitraan, dan mulai bercermin pada realitas yang dialami rakyat.
