PONOROGO – Usai menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Bondowoso pada Selasa (6/5/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan agenda kemanusiaannya di Kabupaten Ponorogo, Rabu (14/5/2025).
Menurut Khofifah, bansos yang disalurkan menjadi solusi konkret dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.
“Kami harus mengangkat berbagai persoalan masyarakat dengan solusi yang konkret. Salah satunya melalui penyaluran bansos yang diberikan kepada penerima manfaat. Mudah-mudahan langkah ini dapat terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim,” ujarnya.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo itu dihadiri 145 orang. Terdiri dari 30 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan lima orang penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk triwulan pertama tahun 2025.
Gubernur Khofifah juga menyalurkan Zakat Produktif kepada 50 orang calon penerima program sosial Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim (KIP Putri Jawara). Masing-masing memperoleh Rp 500 ribu sebagai modal awal usaha.
Diketahui, mereka akan menerima tambahan bantuan senilai Rp 3 juta untuk pengembangan usaha sepanjang 2025.
“Penerima Zakat Produktif ini adalah calon penerima KIP Putri Jawara. Mereka adalah single parent, single mom, orang tua dari anak disabilitas, atau lansia rentan,” jelasnya.
Program KIP Putri Jawara direncanakan akan diluncurkan secara masif pada Juni 2025, setelah peluncuran awal pada 21 April 2025. Tujuannya untuk mendorong perempuan tangguh Jatim mengembangkan usahanya lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada 15 pendamping PKH Plus, 15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan lima pendamping disabilitas.
“Pilar-pilar sosial memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan di Jatim. Mereka adalah garda terdepan memastikan warga tetap sejahtera,” ujarnya.
Gubernur juga memberikan perhatian kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat dari keluarga Desil 1 (berdasarkan DTSEN), yang masing-masing mendapat bantuan sepasang sepatu sekolah.
Khusus untuk Ponorogo, tahun ini dialokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 10 desa. Lima desa penerima program pemberdayaan BUMDes menerima masing-masing Rp 100 juta. Tiga desa lainnya menerima BKK program Desa Berdaya, masing-masing Rp 100 juta. Dua desa tambahan menerima BKK program Jatim Puspa, masing-masing sebesar Rp 249 juta.
“Bantuan ini bisa jadi jalan keluar dari masalah ekonomi masyarakat Ponorogo. Tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pesan Khofifah.
Adapun anggaran bansos tahun 2025 untuk Kabupaten Ponorogo dari Pemprov Jatim mencapai Rp 2,8 miliar. Terdiri dari:
- PKH Plus: Rp 2,5 miliar untuk 1.276 keluarga (Rp 500 ribu/triwulan).
- ASPD: Rp 302 juta untuk 84 jiwa (Rp 900 ribu/triwulan).
- KIP PPKS Jawara: Rp 6 juta untuk dua penerima (Rp 3 juta sekali salur).
Untuk triwulan pertama 2025, total dana yang disalurkan mencapai Rp 686 juta. Termasuk Rp 612 juta untuk 1.224 keluarga penerima PKH Plus, dan Rp 74 juta untuk 83 penerima ASPD.
Sebagai penghargaan, Pemprov Jatim juga memberikan tali asih kepada para pilar sosial yang telah berdedikasi di lapangan.
Sepanjang 2025, Dinas Sosial Jatim mengalokasikan anggaran Rp 160 miliar untuk bansos di seluruh wilayah. Diharapkan, langkah ini menjadi penyokong utama masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan menuju kesejahteraan.
