JAKARTA – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian dalam mengatasi konflik pertanahan yang selama ini menjadi penghambat pembangunan dan investasi di Indonesia.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menyampaikan hal ini usai menghadiri pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025).
“Kolaborasi lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi kunci utama dalam menyelaraskan upaya penyelesaian konflik tanah secara menyeluruh untuk mendukung percepatan pembangunan,” ujar Iljas.
Ia mengapresiasi inisiatif Kemenko IPK sebagai penyelenggara ICI 2025, yang menurutnya mampu membuka ruang sinergi yang lebih luas di antara kementerian/lembaga guna memperkuat ekosistem pembangunan, terutama pada aspek legalitas pertanahan.
“Forum ini sangat penting. Ini bukan sekadar konferensi, tetapi panggung strategis untuk memperkuat kontribusi bersama menuju kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dirjen PSKP menekankan bahwa peran pihaknya sangat vital dalam menjamin kepastian hukum atas tanah, terutama pada pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, investasi nasional, dan program strategis lainnya seperti transmigrasi.
“Permasalahan pengadaan tanah masih menjadi tantangan serius. Maka diperlukan pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi agar tidak menghambat agenda strategis nasional,” jelas Iljas.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun di ICI 2025 terus ditingkatkan, agar penyelesaian konflik pertanahan dilakukan secara komprehensif, berkeadilan, dan pro-investasi.
“Adanya peran Menko yang mampu menyatukan berbagai kementerian adalah bentuk konkret dari kolaborasi antar lembaga. Ini langkah maju menuju tata kelola pertanahan yang berpihak pada rakyat dan pembangunan nasional,” pungkasnya.
