SIDOARJO — Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan daerah bergerak cepat merespons isu pencemaran udara di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sabtu (14/06/2025) sore, audiensi digelar di Balai Desa Tropodo bersama para pemilik pabrik tahu yang disinyalir menggunakan bahan bakar berbahaya berupa limbah plastik dalam proses produksinya.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) KLHK Irjen Pol Rizal Irawan. Kehadiran ketiga pejabat tinggi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani persoalan pencemaran yang sudah meresahkan masyarakat.
“Kami harap para pemilik pabrik bisa saling mengingatkan dan menjaga komitmen bersama. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka proses hukum akan segera dijalankan,” tegas Irjen Pol Rizal Irawan.
Rizal menegaskan bahwa pendekatan persuasif akan menjadi langkah awal. Namun jika terbukti ada pelaku usaha yang tetap membandel, maka penindakan hukum tidak dapat dihindari.
Dalam forum tersebut, Emil Dardak mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menjajaki kerja sama dengan PT Pertamina Gas untuk pembangunan jaringan pipa gas ke kawasan industri tahu Tropodo. Energi alternatif ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang menggantikan plastik yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan.
“Kami ingin usaha tetap berjalan, tapi harus bertransformasi menuju energi bersih. Gas adalah alternatif realistis dan jauh lebih ramah lingkungan daripada plastik,” jelas Emil.
Sementara itu, Bupati Subandi menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo siap memberikan subsidi bagi pelaku usaha kecil untuk pemasangan jaringan pipa gas.
“Kami memahami kondisi UMKM. Maka, pemerintah daerah akan hadir memberi subsidi agar para pelaku usaha bisa beralih ke energi bersih tanpa terbebani biaya tinggi,” ujar Subandi.
Dari pihak pelaku usaha, Muhajir salah satu pemilik pabrik tahu menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah. Ia menyambut baik rencana penggunaan energi bersih, sekaligus meminta pengawasan dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
“Kami setuju untuk beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tapi kami juga ingin agar pengawasan dilakukan merata, tidak tebang pilih,” katanya.
Audiensi di Tropodo ini menjadi tonggak awal transformasi industri kecil di wilayah tersebut menuju praktik produksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses transisi ini, namun juga tak segan untuk mengambil langkah tegas bagi yang tetap melanggar.
