POLMAN — Dugaan salah tangkap mencuat dalam proses eksekusi lahan di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kamis (3/7/2025), yang menyebabkan Kepala Puskesmas Alu, Jamaluddin, S.Kep., mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri.
Jamaluddin, yang juga menjabat sebagai Ketua PPNI Kabupaten Polewali Mandar, kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Andi Depu, Mamuju, usai menjalani operasi pengangkatan gumpalan darah di kepala. Luka parah dialaminya di bagian wajah dan kepala.
Keluarga korban menilai tindakan aparat saat eksekusi berlangsung ceroboh dan tidak proporsional, dan mendesak Polres Polman bertanggung jawab penuh.
“Kami menduga kuat ini salah tangkap. Polisi seharusnya bisa membedakan siapa yang terlibat dan siapa yang hanya berada di lokasi. Kami ingin keadilan,” tegas Awaluddin, kerabat korban.
Istri Jamaluddin menuturkan bahwa suaminya tengah berada di rumah mertuanya untuk berjaga karena adanya api yang muncul di sekitar halaman rumah. Ia menegaskan Jamaluddin tidak ikut dalam bentrokan atau keributan yang terjadi.
“Itu rumah kami. Suami saya hanya berjaga. Saya pun mendapat perintah dari polisi untuk kunci pintu dari dalam,” jelasnya.
Namun, tak lama kemudian, petugas lain mendobrak pintu dan menyeret seluruh penghuni rumah, termasuk Jamaluddin, secara paksa.
“Suami saya sudah menjelaskan, tapi tetap dipaksa keluar dan diseret. Kami semua syok dan tidak menyangka perlakuan seperti itu,” tambahnya.
Keluarga korban mempertanyakan penyebab luka serius yang dialami Jamaluddin, bila memang statusnya hanya diamankan. Mereka menduga ada unsur kekerasan yang berlebihan.
“Kalau diamankan, kenapa harus dilukai? Apa tidak ada cara manusiawi untuk membawa seseorang?” ujar Awaluddin dengan nada kecewa.
Kondisi makin memilukan saat keluarga tak diizinkan mengantar makanan ke Polres, lalu menerima kabar mengejutkan: Jamaluddin dilarikan ke UGD dalam kondisi kritis.
“Kami langsung ke RS, dan sangat kaget melihat keadaannya. Kepalanya robek, wajahnya bengkak parah,” katanya.
Pihak keluarga menuntut transparansi proses hukum serta investigasi menyeluruh terhadap tindakan aparat di lapangan. Mereka juga meminta perlindungan hukum dan pemulihan nama baik bagi Jamaluddin jika terbukti tidak bersalah.
