JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menatap tahun anggaran 2026 dengan penuh optimisme. Sekretaris Jenderal (Sekjen ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan keyakinannya bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan mengalami peningkatan signifikan berkat konsistensi program dan transformasi layanan digital yang tengah dijalankan.
“Insyaallah, untuk mencapai target tersebut, kami harus menuntaskan seluruh program strategis tahun ini. Semua kebijakan yang kami susun akan mengarah ke sana,” ungkap Pudji usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (08/07/2025).
Rapat tersebut merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar RAPBN 2026, yang membahas kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan. Dalam paparannya, Sekjen ATR/BPN menggarisbawahi empat fokus utama dalam kebijakan peningkatan PNBP ke depan.
Empat Fokus Utama ATR/BPN untuk PNBP 2026:
- Layanan Sertipikat Digital dan Informasi Lokasi Elektronik
Meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan melalui sistem digital serta pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT). - Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi
Implementasi Sertipikat Elektronik menjadi ujung tombak dalam transformasi digital pertanahan. - Evaluasi Kebijakan Tarif
Penyesuaian tarif layanan demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah masyarakat. - Optimalisasi Aset Milik Kementerian
Mengelola aset secara produktif untuk mendukung penerimaan negara secara maksimal.
Pudji menambahkan, pencapaian target ini akan didorong oleh sinergi internal dan semangat kolektif seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
“Dengan kolaborasi dan digitalisasi, kami yakin PNBP 2026 akan melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya optimis.
Sebagai catatan, PNBP ATR/BPN tumbuh rata-rata 14,2% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari layanan pertanahan yang menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan. Transformasi digital, seperti digitalisasi sertipikat dan pemeliharaan data elektronik, menjadi penggerak utama.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP telah mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 37,3% dari target. Kementerian ini optimis mampu mencapai Rp3,3 triliun pada akhir tahun, didorong oleh performa tinggi layanan pendaftaran tanah.
