MAMUJU – Aksi damai yang digelar kelompok pemuda dan mahasiswa dari organisasi Vendetta di halaman kantor DPRD Mamuju dalam rangka Hari Jadi Mamuju ke-485, Senin (14/07/2025), berubah menjadi insiden memalukan. Seorang anggota DPRD Mamuju dari Fraksi Demokrat diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu peserta aksi.
Unjuk rasa yang awalnya berlangsung tertib itu mengangkat tuntutan pemberhentian seorang ASN berinisial JD, yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi sejak 21 Juni 2024 namun masih aktif sebagai pegawai. Massa menilai pemerintah daerah telah mengabaikan ketentuan Pasal 107 PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menyebut ASN terbukti korupsi wajib diberhentikan tidak hormat.
“Ini bukan hanya kelalaian administratif, tapi pengkhianatan terhadap hukum,” ujar salah satu orator dengan lantang.
Namun, harapan akan dialog terbuka pupus saat terjadi saling dorong antara peserta aksi dan sejumlah anggota dewan. Kericuhan memuncak ketika salah satu anggota DPRD diduga menampar peserta aksi, yang kemudian dibalas dengan adu jotos.
Pembina Vendetta, Andika Putra, mengecam keras tindakan represif yang terjadi.
“Demokrasi harusnya jadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, bukan ajang unjuk kekuasaan fisik. Tidak ada ruang untuk kekerasan, apalagi dari wakil rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut salah satu peserta aksi mengalami kekerasan dengan luka di bagian leher dan baju yang sobek. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk visum.
“Kami menunggu hasil visum. Jika terbukti, kami akan tempuh jalur hukum,” tambah Andika.
Aksi ini menyisakan ironi dalam peringatan hari jadi Mamuju. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi simbol kedewasaan demokrasi justru memperlihatkan perilaku yang mencoreng nama lembaga dan merusak kepercayaan publik.
