MAMUJU — Suasana memanas di pusat Kota Mamuju saat puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Anti Korupsi dan Premanisme (AMARAH) turun ke jalan dan mengepung Kantor DPRD serta Polresta Mamuju, Selasa (15/7/2025).
Aksi ini merupakan buntut dari dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD berinisial A terhadap seorang aktivis mahasiswa saat aksi unjuk rasa sehari sebelumnya, Senin (14/7).
Ikra Wardhana, koordinator lapangan AMARAH, menyuarakan kemarahan atas tindakan tersebut dan menuntut agar keadilan segera ditegakkan.
“Kami sangat kecewa atas perlakuan anggota dewan yang mencederai semangat demokrasi. Ini bukan hanya soal kekerasan fisik, tapi soal bagaimana demokrasi dibungkam,” ujarnya lantang di hadapan massa.
Menurut Ikra, tindakan tersebut mencerminkan adanya potensi premanisme dalam tubuh legislatif, yang mengancam integritas lembaga demokrasi.
“Kami tidak ingin DPRD diisi oleh oknum yang bermental preman. Lembaga ini seharusnya mewakili suara rakyat, bukan membungkamnya,” tegas Ikra.
Setelah menyampaikan tuntutan di Gedung DPRD, massa melanjutkan aksi ke Polresta Mamuju guna memastikan laporan dugaan pemukulan terhadap aktivis ditindaklanjuti secara serius.
“Jika tidak ada kejelasan dan keadilan, kami akan terus turun ke jalan. Perjuangan belum selesai!” pungkas Ikra.
Aksi damai ini mendapat perhatian publik dan menyoroti pentingnya transparansi serta akuntabilitas dari para wakil rakyat. Masyarakat kini menantikan sikap tegas dari pihak berwenang untuk menuntaskan persoalan ini secara adil dan terbuka.
