KOTA MALANG – Polemik seputar Sound Horeg kian panas usai keluarnya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pro dan kontra bermunculan di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan publik yang tak kunjung reda. Menanggapi hal ini, Dany Agung Prasetyo, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, ikut buka suara, Jumat (26/07/2025).
Menurut Dany, fenomena Sound Horeg bukan sekadar persoalan audio, tapi telah merambah ranah sosial dan budaya masyarakat. “Masalah ini sudah kompleks. Bukan hanya soal bising atau tidaknya, tapi dampaknya bisa memicu gesekan sosial. Kalau tidak ditangani bijak, bisa-bisa menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Dany mencontohkan insiden yang sempat viral saat sebuah acara bersih desa menggunakan Sound Horeg. Ketika warga meminta volume diperkecil karena ada keluarga yang sedang sakit, yang terjadi justru perkelahian. “Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai tradisi berubah jadi konflik,” tambahnya.
Meski menghormati fatwa MUI, Dany menekankan pentingnya melihat realitas sosial dan dampak ekonominya. “Kita tidak bisa tutup mata. Banyak pelaku UMKM dan persewaan sound system yang menggantungkan hidup dari kegiatan seperti ini. Karnaval dan hiburan rakyat juga bagian dari penggerak ekonomi lokal,” jelasnya.
Dany mengusulkan agar Pemkot Malang mengambil langkah solutif, bukan represif. Ia menawarkan tiga poin strategis sebagai win-win solution:
- Menyusun regulasi suara yang adil dan kontekstual, melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha Sound Horeg.
- Menyediakan ruang alternatif bagi kegiatan sound besar agar tetap bisa berlangsung legal dan tidak mengganggu lingkungan.
- Mengedukasi masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya harmoni sosial, bukan hanya sekadar melarang.
“Saya yakin Pemkot Malang mampu mengambil jalan tengah menata, bukan mematikan. Jangan terjebak dalam dikotomi larang atau langgar,” pungkasnya.
