PROBOLINGGO, — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TNI Angkatan Laut melalui Lantamal V Surabaya kembali menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Lewat program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), sebanyak 300 rumah tidak layak huni di empat kabupaten/kota akan direnovasi pada tahun 2025, melanjutkan konsistensi program yang telah berjalan selama satu dekade.
“Hingga tahun 2024, sudah 7.727 rumah berhasil direnovasi. Tahun ini kita tambah 300 unit lagi, hingga totalnya menjadi 8.027 rumah. Ini bentuk nyata sinergi TNI AL dan Pemprov Jatim untuk masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam upacara pembukaan di Kantor Bupati Probolinggo, Senin (4/8).
Renovasi tahun ini menyasar 100 unit di Kabupaten dan Kota Probolinggo, 70 unit di Kabupaten Pasuruan, serta 30 unit di Kabupaten Magetan. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 90 hari—tepatnya pada bulan November 2025.
Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan papan masyarakat miskin, tetapi juga menjadi salah satu implementasi lokal dari target nasional Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Rutilahu bukan hanya soal bangunan fisik. Ini adalah soal martabat, harapan, dan masa depan yang lebih baik,” tegas Khofifah. Ia menambahkan bahwa indikator penerima manfaat didasarkan pada enam kriteria kemiskinan, termasuk kondisi lantai rumah yang masih berupa tanah, tembok dari anyaman bambu, hingga tidak adanya ventilasi dan penghasilan tidak tetap.
Gubernur juga mengapresiasi jajaran TNI AL, khususnya Danlantamal V, atas kemitraan erat yang telah terjalin. Penyerahan simbolis peralatan kerja kepada empat Babinpotmar juga menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah mengucapkan harapan agar setiap proses renovasi diberikan kelancaran. “Dengan membaca basmalah, program Karya Bakti TNI AL bidang Rutilahu saya nyatakan dimulai,” ucapnya.
Hadir dalam acara ini Pangkoarmada II, Danlantamal V Surabaya, Bupati Probolinggo, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan Forkopimda Jawa Timur.
