JAKARTA – Pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh Istana setelah mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.
Komisaris Independen PT Aneka Tambang Tbk sekaligus aktivis reformasi 1998, Prof (HC) Dr Pius Lustrilanang menilai langkah administratif tersebut tidak sekadar teknis, melainkan menyangkut kebebasan pers, tata kelola pemerintahan, dan transparansi program publik.
Menurut Pius, kebebasan pers adalah fondasi demokrasi pascareformasi. Pencabutan akses liputan berpotensi menciptakan chilling effect yang membuat jurnalis enggan bertanya kritis di masa depan. “Jika Presiden atau Istana tidak nyaman dengan pertanyaan, sebaiknya dijawab dengan argumentasi, bukan pencabutan kartu,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG yang menjadi janji kampanye utama Presiden Prabowo melibatkan anggaran triliunan rupiah serta menyasar jutaan anak sekolah. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Pertanyaan wartawan, kata Pius, merupakan bentuk partisipasi publik melalui media.
Pius juga menyinggung praktik di berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Finlandia, yang pernah menghadapi kasus keracunan makanan sekolah. Namun, pemerintah di negara-negara tersebut menjadikan kritik sebagai evaluasi kebijakan, bukan alasan untuk membungkam media.
“Demokrasi bukan panggung monolog kekuasaan, melainkan ruang dialog setara. Pencabutan kartu liputan harus dibaca sebagai alarm dini dalam menjaga kualitas demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dan transparansi agar program MBG berjalan bukan hanya besar dalam angka, tetapi juga kredibel dalam pelaksanaan. (*/bams)
