MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memutuskan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 kepada KONI Sulbar. Keputusan ini diambil setelah seluruh kabupaten di Sulbar menyatakan tidak sanggup menjadi tuan rumah karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam konferensi pers bersama para bupati dan wakil bupati se-Sulbar yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (15/10/2025).
Menurut Suhardi, hasil rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten se-Sulbar menyimpulkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), yang sebelumnya direncanakan menjadi tuan rumah, tidak lagi mampu menanggung beban penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
“Berdasarkan hasil rapat dengan para bupati dan pimpinan DPRD, disepakati bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Mamuju Tengah tidak memungkinkan untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-V tahun 2026,” jelas Suhardi.
Ia menambahkan, tawaran menjadi tuan rumah juga telah diberikan kepada kabupaten lain seperti Mamuju, Majene, Pasangkayu, Polewali Mandar (Polman), dan Mamasa, namun seluruhnya menghadapi kendala serupa dalam hal kesiapan anggaran.
“Karena semua kabupaten menghadapi keterbatasan fiskal yang sama, akhirnya diputuskan pelaksanaan Porprov tetap dilakukan, tetapi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada KONI Sulbar untuk menanganinya,” ujar Gubernur.
Suhardi menegaskan bahwa pelaksanaan Porprov 2026 akan digelar secara sederhana dengan dukungan dana subsidi dari pemerintah provinsi. “Kita tetap bantu lewat subsidi anggaran, tapi teknis pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONI Sulbar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KONI Sulbar, Syamsul Samad, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kompromi bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan DPRD. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan untuk menggelar Porprov secara besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Tadi dalam rapat sudah dibahas bersama bahwa tidak ada kabupaten yang siap menjadi tuan rumah karena anggaran sangat terbatas. Namun, Porprov tetap harus dilaksanakan karena menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan poin ketiga dari Panca Daya Gubernur,” jelas Syamsul.
Menurutnya, keterbatasan fiskal akibat pemangkasan anggaran di berbagai daerah menjadi penyebab utama keputusan tersebut. Oleh karena itu, KONI Sulbar akan menggelar Porprov dalam format yang lebih efisien dan fokus pada seleksi atlet terbaik.
“Kami di KONI akan mengatur pelaksanaan seleksi secara terbatas dan transparan. Nanti akan ada koordinasi dengan pengurus KONI kabupaten untuk memastikan prosesnya tetap adil, berkeadilan, dan menghasilkan atlet terbaik yang siap mewakili Sulbar di ajang nasional,” tandasnya.
Dengan keputusan ini, KONI Sulbar resmi memegang kendali penuh dalam penyelenggaraan Porprov 2026, sekaligus memastikan bahwa semangat pembinaan olahraga di Sulawesi Barat tetap terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran.
