KOTA MALANG — Gelombang kecaman terhadap tayangan salah satu program di stasiun televisi Trans7 yang dinilai menghina kalangan santri dan pondok pesantren (Ponpes) terus meluas. Tidak hanya datang dari lingkungan pesantren dan komunitas santri, kritik tajam juga disampaikan oleh kalangan legislatif, termasuk Fraksi PKB DPRD Kota Malang.
Anggota DPRD Fraksi PKB sekaligus Ketua Komisi C, Muhammad Anas Muttaqin, menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) turut merasakan kekecewaan dan luka yang mendalam atas tayangan tersebut.
“Tayangan dan narasi di Trans7 tentang santri di sebuah pondok pesantren ternama itu sama sekali tidak benar dan sangat menyudutkan kalangan santri serta lembaga pesantren,” tegasnya, Rabu (15/10/2025).
Tokoh muda NU yang akrab disapa Sam Anas itu menilai bahwa tayangan tersebut telah mencederai marwah para kiai dan dunia pesantren, yang selama ini dikenal sebagai benteng moral dan pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Kami mendesak lembaga pemerintah yang berwenang terhadap penyiaran televisi, serta aparat penegak hukum, untuk mengambil langkah tegas terhadap stasiun televisi tersebut,” ujarnya usai mengikuti aksi Santri Malang Menggugat di Kota Malang.
Sebagai seorang pengusaha muda sekaligus legislator, Anas juga meminta agar aparat hukum memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tindakan tegas harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan. Jika hal seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan mengancam keutuhan, persatuan, dan kebinekaan NKRI,” tegasnya.
Sebelum menutup wawancara, Sam Anas kembali menegaskan bahwa Fraksi PKB Kota Malang sepenuhnya sejalan dengan sikap para santri dan pesantren di seluruh Indonesia, yang menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas tayangan tersebut.
“Kami di Fraksi PKB Kota Malang mengecam keras dan berdiri bersama para santri di seluruh Nusantara,” pungkasnya.
(Junaedi)
