JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa selama satu tahun pertama masa kerja Kabinet Merah Putih, tidak ditemukan kasus baru terkait sengketa tanah. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti perbaikan sistem layanan pertanahan yang semakin transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Artinya, belum ada produk yang kami keluarkan selama setahun ini digugat atau bermasalah dengan pihak mana pun,” ujar Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Menurutnya, permasalahan yang kini masih ditangani Kementerian ATR/BPN merupakan sisa atau residu dari kasus lama yang telah berlangsung antara lima hingga lima belas tahun sebelumnya.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang sekarang muncul adalah warisan dari beberapa tahun lalu,” jelasnya.
Nusron menegaskan, fokus utama kementeriannya saat ini adalah memperkuat upaya pencegahan agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari. Langkah tersebut dilakukan dengan memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola pertanahan berbasis data yang lebih valid, sehingga celah bagi mafia tanah semakin tertutup.
Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kementerian ATR/BPN mencatat keberhasilan menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp9,67 triliun sepanjang 2025. Nilai itu setara dengan penyelamatan sekitar 13 ribu hektare tanah dari upaya penyalahgunaan dan praktik mafia tanah.
“Mafia tanah itu akan hilang perlahan seiring perbaikan sistem internal. Cara paling efektif melawannya adalah dengan memperkuat sistem yang akurat dan akuntabel, agar tidak mudah dibobol atau dimanipulasi,” tegas Nusron.
Kehadiran Menteri ATR/BPN di Istana Negara kali ini dalam rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir pula Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran menteri dan kepala lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih. (*)
