PURWOREJO — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purworejo mengungkapkan bahwa baru satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut yang memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
Temuan ini muncul dalam evaluasi DLH terhadap pengelolaan lingkungan dari operasional dapur SPPG. Minimnya kepemilikan IPAL dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak segera ditangani.
Koordinator MBG, Wahyu, menegaskan bahwa seluruh SPPG diwajibkan memenuhi standar administrasi dan teknis sebelum beroperasi, termasuk memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Semua SPPG di Purworejo wajib memiliki SLHS sebelum operasional. Terkait IPAL, semuanya kami wajibkan untuk segera melakukan perbaikan,” kata Wahyu.
Selain persoalan IPAL, ia juga menyoroti ketidaksesuaian titik koordinat lokasi sejumlah SPPG. Menurut dia, hal tersebut dapat menghambat proses verifikasi administrasi hingga pengajuan proposal.
“SPPG yang tidak sesuai titik koordinat tidak akan lolos verifikasi sebelum mitra melakukan perbaikan administrasi. Ini penting karena akan menimbulkan masalah saat pengajuan proposal jika tidak sesuai,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, pihaknya menargetkan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan seluruh SPPG di Purworejo sudah memiliki IPAL yang memenuhi standar.
“Kami optimistis dalam 1–2 bulan ke depan SPPG sudah memiliki IPAL yang baik sesuai ketentuan,” ucapnya.
Meski demikian, proses perbaikan IPAL disebut tetap dapat berjalan tanpa menghentikan aktivitas produksi di dapur SPPG. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan penerapan standar operasional, mengingat pengolahan limbah merupakan aspek penting dalam menjaga dampak lingkungan dari kegiatan produksi.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar lingkungan dan administrasi demi menjamin keamanan serta keberlanjutan operasional di Kabupaten Purworejo. (Fzi)
