KOTA MALANG – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna lantai 3 DPRD Kota Malang, Senin (13/7/2026).
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 miliar. Pemerintah Kota Malang menyatakan akan melakukan evaluasi agar besaran Silpa dapat ditekan pada penyusunan anggaran berikutnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna telah memuat penjelasan secara rinci. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan tadi sudah cukup detail. Tinggal membutuhkan penjelasan saja, dan alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami,” kata Wahyu Hidayat.
Ia menjelaskan, forum rapat komisi akan dimanfaatkan untuk membahas setiap masukan DPRD secara lebih mendalam. OPD terkait juga akan dilibatkan agar setiap persoalan yang menjadi perhatian dewan dapat dijelaskan secara komprehensif.
“Setelah ini ada rapat komisi. Di situ akan lebih mendetailkan lagi jawaban-jawaban kami, termasuk berdiskusi dengan OPD yang menjawab, sehingga kami bisa mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” ujarnya.
Wahyu juga menegaskan Pemerintah Kota Malang akan melakukan perbaikan terhadap pengelolaan anggaran, termasuk mengupayakan penurunan nilai Silpa agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
