SITUBONDO – Program Bedah Rumah di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya TikTok. Bukannya menuai pujian, program yang seharusnya membawa harapan bagi warga berpenghasilan rendah itu justru diserbu kritik tajam.
Pasalnya, sejumlah penerima bantuan mengeluhkan bahan bangunan yang minim, upah tukang yang kecil, serta lambannya progres pekerjaan. Bahkan, sebagian proyek dikabarkan berhenti di tengah jalan alias mangkrak sebelum rumah selesai dibangun.
“Coba lihat pagunya cocok apa iya?” tulis Hamsun Ratijo, salah satu pengguna media sosial, mempertanyakan kesesuaian antara anggaran dan hasil yang terlihat di lapangan. Komentarnya pun langsung memantik reaksi dari warganet lainnya.
Nada senada disampaikan Caremi, yang menduga persoalan terjadi karena lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
“Biasanya kalau tukang bangunan pergi sebelum rumah jadi, pasti ada kendala. Entah bahan habis, tempat kerja nggak nyaman, atau bayarannya kecil,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, firdadevan menilai persoalan serupa tidak hanya terjadi di Situbondo.
“Usut yuk, ternyata bukan cuma di daerahku sendiri yang kayak gini,” tulisnya dengan nada kecewa.
Isu transparansi dana pun ikut disorot. Akun pemujarahasia mendesak agar pemerintah membuka rincian anggaran program kepada publik.
“Harusnya dana per rumah disampaikan ke masyarakat. Nota pembelian material diserahkan ke penerima bantuan,” tegasnya.
Sementara ina_virgo mengungkapkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di Besuki.
“Rumah bulek saya juga begitu. Mangkrak karena nggak ada uang tambahan, akhirnya dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Gelombang komentar ini menunjukkan kekecewaan publik yang semakin meluas. Warga menilai, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan dugaan ketidakjelasan penggunaan dana.
“Program bedah rumah itu seharusnya memberi harapan bagi warga miskin agar bisa tinggal layak, bukan malah menambah beban karena rumahnya tak selesai,” keluh Silviani Tri Wulana, warga Kalianget yang juga menerima bantuan namun kecewa dengan hasil pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Namun, desakan masyarakat agar pemerintah daerah turun tangan melakukan audit dan evaluasi kian menguat.
Warga berharap pemerintah segera bertindak tegas untuk memastikan program bantuan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar formalitas yang meninggalkan luka dan kekecewaan di akar rumput.
