NGANJUK – Skandal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumbersono kian memanas. Lembaga yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi desa itu justru diduga “mati suri” sejak 2019. Ironisnya, meski tak lagi produktif, aliran dana dari APBDes yang bersumber dari APBN tetap mengucur tanpa henti.
Temuan di lapangan mengungkap sederet kejanggalan yang mencengangkan. Usaha mandek, pengelolaan amburadul, hingga dugaan manipulasi administrasi mencuat ke permukaan, menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya uang desa mengalir?
Bendahara desa (Jogoboyo) secara gamblang mengakui bahwa usaha simpan pinjam—yang menjadi tulang punggung BUMDes—telah kolaps sejak 2019. “Sudah macet. Banyak yang pinjam tapi tidak mengembalikan,” ungkapnya.
Namun yang membuat publik geram, meski usaha jelas-jelas gagal, suntikan dana justru terus diberikan setiap tahun. Dalihnya? Hasil musyawarah desa.
“Kami hanya menyerahkan ke pengurus BUMDes. Setelah itu tanggung jawab mereka,” ujar Jogoboyo seolah lepas tangan.
Berbanding terbalik, Kepala Desa Sumbersono, Arif, justru mengaku tidak sejalan dengan kebijakan tersebut. Ia bahkan ingin menghentikan sementara BUMDes hingga ada evaluasi menyeluruh.
“Saya ingin dibekukan dulu. Tapi kalah suara di musyawarah,” tegasnya.
Lebih mengejutkan lagi, Arif membongkar adanya dugaan provokasi dari oknum warga yang secara terang-terangan mendorong masyarakat untuk tidak mengembalikan pinjaman.
“Ada yang bilang tidak usah dibayar karena itu uang negara. Ini yang bikin makin hancur,” bebernya.
Tak berhenti di situ, usaha lain seperti perikanan yang dikelola karang taruna juga ikut ambruk. Alih-alih menghasilkan keuntungan, program tersebut justru berujung kegagalan.
Ketua BUMDes, Supadi, mengakui total kemacetan usaha lama mencapai sekitar Rp90 juta. Ia juga tak menampik bahwa permodalan baru berjalan tidak maksimal.
Namun yang paling mengkhawatirkan, muncul dugaan penyalahgunaan dana.
Sebagian anggaran tahun 2025 disebut-sebut dipinjamkan sekitar Rp20 juta untuk kepentingan di luar usaha, yakni pembelian tanah uruk. Praktik ini jelas menyimpang dari tujuan awal pendirian BUMDes.
Lebih ironis lagi, pengelolaan administrasi diduga hanya sebatas formalitas.
Bahkan disebut dikerjakan oleh pihak luar dengan imbalan tertentu—indikasi kuat adanya praktik tidak transparan.
Kondisi ini mempertegas dugaan bahwa BUMDes Sumbersono bukan sekadar gagal, tetapi berpotensi menjadi ladang pemborosan anggaran hingga penyimpangan keuangan desa.
Sorotan kini mengarah pada lemahnya pengawasan, terutama dari pihak kecamatan sebagai pembina. Mengapa kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas?
Desakan audit pun menguat.
Publik menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah “menguap” tanpa jejak.
Kasus ini menjadi alarm keras: ketika tata kelola amburadul dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang mandek—tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik korupsi.
Kini masyarakat menunggu—apakah akan ada langkah tegas dan penegakan hukum, atau kasus ini kembali tenggelam, terkubur bersama dana desa yang tak jelas arahnya? (SR)
