SIDOARJO – Merasa terjebak dalam pusaran polemik aset desa, Eko, pengembang perumahan Griyo Sono Indah dan Direktur PT Kembang Kenongo Property, mendatangi Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (22/4/2024).
Eko mengadu terkait lahan seluas 4.420 meter persegi di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, yang diklaim sebagai tanah kas desa dan kini tersangkut kasus dugaan korupsi.
Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A, H. Rizza Ali Faizin, hadir pula sejumlah anggota dewan dan instansi terkait, mulai dari BPN, Dinas PMD, Camat Buduran, hingga perangkat desa. Eko datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya, berharap DPRD bisa memberi kepastian hukum.
“Pembelian tanah ini dilakukan secara sah, dengan dokumen lengkap dan melalui notaris. Bahkan disertai surat keterangan tidak sengketa. Tapi sekarang statusnya dipersoalkan, padahal kami sudah membangun dan menjual unit kepada konsumen,” ujar Eko, kecewa.
Ia mengaku tekanan dari konsumen makin meningkat karena ketidakpastian hukum membuat pembayaran rumah tertunda. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menetapkan tiga tersangka, termasuk Kepala Desa Sidokerto, dalam perkara korupsi lahan tersebut.
Kuasa hukum Eko, Iskandar Laka, S.H., M.H., menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Ia meminta agar proses pidana menunggu putusan perdata yang menentukan status lahan tersebut. “Klien kami dirugikan, bahkan bisa dibilang korban. Kami mohon DPRD ikut memediasi,” tegas Iskandar.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A menegaskan bahwa persoalan ini sudah masuk ranah pengadilan. “Kita tunggu proses hukum berjalan. Setelah putusan keluar, baru bisa diambil langkah penyelesaian yang adil,” kata Rizza.
DPRD Sidoarjo menyatakan akan terus mengawal kasus ini agar tidak merugikan masyarakat, khususnya para pembeli rumah yang sudah telanjur berinvestasi di proyek tersebut.
