PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, kembali menuai sorotan. Pasalnya, menu makanan yang dibagikan pada Jumat (18/7/2025) diduga tak sebanding dengan besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Alih-alih menyajikan susu dan roti sesuai ketentuan awal, menu MBG justru berisi Energen, Roma Malkist, telur, dan jeruk. Perubahan ini menimbulkan kecurigaan publik, termasuk dari Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat (LBH CAKRA).
Ketua Umum LBH CAKRA, Lutfi, S.H, menilai penyajian menu MBG tidak mencerminkan penggunaan dana yang proporsional. Ia mencurigai adanya penyimpangan anggaran dan potensi korupsi.
“Jika dihitung, nilai makanan yang disajikan tidak sampai Rp10.000. Energen Rp2.000, camilan sekitar Rp1.000, telur Rp2.000, dan jeruk. Itu pun totalnya masih jauh dari anggaran yang seharusnya,” kata Lutfi kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
Lebih lanjut, ia membeberkan potensi keuntungan besar di balik pengadaan menu MBG.
“Misalnya saja keuntungan bersih sekitar Rp3.000 per paket. Jika dibagikan 3.000 paket per hari, keuntungan mencapai Rp9 juta. Ini baru sehari. Bayangkan jika berlangsung rutin setiap pekan,” imbuhnya.
Lutfi,S.H mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan program MBG agar tidak dimanfaatkan sebagai lahan bisnis semata.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi emas, bukan dijadikan bancakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG di Desa Triwungan, Pujo Wisnu, mengatakan bahwa menu yang dibagikan pada hari tersebut sudah sesuai dengan kandungan gizi yang dibutuhkan anak.
“Energen, Roma Malkist, telur, dan jeruk sudah sesuai hasil analisis gizi,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Namun demikian, Pujo tidak memberikan penjelasan rinci terkait perubahan menu dari standar awal maupun soal rincian harga bahan makanan.
Sorotan terhadap program MBG di Kotaanyar menambah daftar panjang pertanyaan publik terkait transparansi pelaksanaan program nasional di daerah. Apakah pengawasan akan diperketat atau kembali dibiarkan menguap tanpa tindak lanjut?
