MAMUJU – Di tengah hari libur, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) tetap menjalankan tugas kenegaraan dengan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pimpinan OPD di ruang kerjanya, Senin (12/5/2025).
Rapat ini digelar sebelum keberangkatan SDK ke Makassar untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar.
Sejumlah isu penting menjadi bahasan, salah satunya tindak lanjut atas aksi unjuk rasa terkait tambang pasir yang terjadi beberapa waktu lalu. SDK menegaskan bahwa tuntutan aksi akan segera ditanggapi secara serius.
“Karena saya mau berangkat ikut RUPS sedangkan banyak yang mendesak, antara lain demo kemarin, segera kita sikapi tuntutannya, kita akan bentuk tim untuk mengevaluasi, kita rapat Forkopimda dulu. Karena ada surat edaran menteri dalam negeri khususnya mengenai penertiban preman,” ujar SDK usai rapat.
Tak hanya itu, SDK juga menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah. Berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, pendapatan Sulbar baru mencapai 18 persen dari target, padahal seharusnya sudah menembus angka 25 persen.
“Di mana harusnya sekarang pendapatannya sudah di atas 25 persen tapi dari Jakarta mengevaluasi kita masih sekitar 18 persen dan itu kita sesuaikan dengan data kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, SDK mendorong OPD untuk mempercepat realisasi program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dan tadi kita sudah melakukan percepatan, sudah ada komitmen bahwa ada beberapa yang akhir Mei ini sudah bisa kita jalankan dan di awal Juni Insya Allah program-program yang langsung ke masyarakat sudah bisa kita jalankan secara bertahap,” tuturnya.
