PROBOLINGGO — Dugaan permainan harga tembakau mencuat di Kabupaten Probolinggo. Menindaklanjuti isu tersebut, DPRD Komisi II bersama DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang tembakau, Senin siang (11/8/2025).
Dalam rapat di Kantor DPRD Komisi II, Ketua DPC HKTI melalui Humas, Atik, menegaskan beberapa poin penting. Pertama, gudang tembakau di Kabupaten Probolinggo diminta tidak mengambil pasokan dari luar daerah. Kedua, petani diharapkan dapat memasok langsung ke gudang setempat agar harga tetap stabil.
“Selama ini ada indikasi gudang memiliki orang tertentu yang membeli dari petani dengan harga paling rendah, sehingga petani yang jadi korban. Kami minta akses bagi petani untuk menjual langsung hasil panennya ke gudang,” tegas Atik.
Sementara itu, Maria Magdalena Olivia Ayunda, pengurus Gudang Garam Desa Sumberanyar Paiton, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari kantor pusat terkait pembelian tembakau tahun 2025.
“Sejak 2024, PT Gudang Garam belum membeli tembakau dari petani. Untuk tahun ini pun belum ada kepastian. Isu kami membeli dari luar daerah tidak benar,” jelasnya.
Menurutnya, biasanya gudang bisa membeli 2.000–3.000 ton tembakau dari petani. Namun, saat ini perusahaan tengah melakukan efisiensi akibat penurunan penjualan rokok, sehingga pembelian ditunda.
“Setiap kali ada pengambilan tembakau, langsung dikirim ke gudang pusat di Kediri. Kami tidak menyimpan stok di sini,” tambah Maria menutup penjelasan.
