PROBOLINGGO — Kelangkaan LPG 3 kilogram masih membayangi masyarakat Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hingga hari pertama Idulfitri 1447 H, Sabtu (21/3/2026). Tidak hanya sulit ditemukan, harga gas bersubsidi tersebut juga melonjak hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Krejengan, Gading, dan Paiton. Sejumlah kios pengecer dilaporkan sudah kehabisan stok sejak beberapa hari terakhir, sehingga warga harus berusaha ekstra untuk mendapatkan LPG 3 Kg.
Nur Qomariyah, pemilik toko kelontong di Desa Rawan, mengungkapkan bahwa pasokan yang diterimanya sangat terbatas dan langsung habis dalam waktu singkat.
“Tadi hanya dapat jatah lima tabung, langsung habis,” ujarnya.
Kelangkaan ini paling dirasakan oleh ibu rumah tangga yang sangat bergantung pada LPG untuk kebutuhan memasak, terutama di momen Lebaran. Nur Hayati, salah satu warga, mengaku kesulitan saat gas di rumahnya habis di tengah kebutuhan memasak hidangan Lebaran.
“Ini pas habis gasnya, gak punya stok. Cari susah, padahal ini butuh buat manasin opor ayam dan lontong,” keluhnya.
Karena terdesak kebutuhan, ia terpaksa meminjam tabung milik saudaranya agar makanan tidak basi.
“Gantian sama saudara. Kebetulan rumah kami bersebelahan,” tambahnya.
Sementara itu, Andi, kerabat Nur Qomariyah, mengatakan sempat menemukan LPG 3 Kg di salah satu kios di Desa Banyuanyar. Namun, jumlahnya terbatas dan harganya sudah melonjak tinggi.
“Tadi tinggal beberapa tabung, itu pun harganya Rp35 ribu,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap adanya langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan serta mengawasi distribusi LPG bersubsidi di tingkat pengecer. Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting agar pasokan merata dan harga tetap sesuai ketentuan.
Sebagai media, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret terhadap distribusi LPG 3 Kg, termasuk penertiban kios-kios penyalur yang diduga menjual di atas HET. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan masyarakat, khususnya di momen Lebaran, dapat terpenuhi secara adil dan terjangkau.
