MAMUJU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane Cabang Mamuju menyatakan sikap tegas terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Mamuju terhadap mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi dalam aksi damai, Senin (14/7/2025).
Ketua Komisariat, Arrazaq, menyebut insiden tersebut sebagai bentuk nyata pelecehan terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
“Aksi mahasiswa adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketika wakil rakyat justru bertindak represif, itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga penghinaan terhadap demokrasi,” tegas Arrazaq.
Menurutnya, aksi mahasiswa seharusnya disambut dengan dialog, bukan tindakan kekerasan. Ia mendesak pimpinan DPRD Mamuju untuk tidak tutup mata dan segera memberi sanksi kepada oknum pelaku.
“Citra lembaga legislatif dipertaruhkan. Kalau ini dibiarkan, maka DPRD hanya akan dikenal sebagai lembaga antikritik,” ujarnya.
HMI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan mengajak seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat sipil untuk bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan terhadap aktivis dan pejuang aspirasi rakyat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Demokrasi harus dijaga, bukan diinjak-injak oleh mereka yang justru digaji oleh rakyat,” pungkas Arrazaq.
