NGANJUK – Ketua organisasi Salam Lima Jari (SLJ), Yulma, resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Anik di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk. Langkah ini diambil setelah dirinya merasa dikriminalisasi dalam proses hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Peristiwa ini bermula pada 10 Februari 2025, ketika Yulma menerima panggilan dalam tahap penyelidikan (Lidik). Pada tahap ini, hukum masih berada dalam ranah pengumpulan informasi dan klarifikasi, tanpa adanya gelar perkara maupun penetapan tersangka. Namun, Yulma menilai ada kejanggalan dalam cara aparat penegak hukum menangani kasusnya.
“Dari mana kalian mendapat informasi bahwa saya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Aparat penegak hukum mana yang bisa menetapkan tersangka, sementara pemanggilan ini masih dalam tahap klarifikasi?” tegas Yulma, mempertanyakan legalitas prosedur yang dilakukan.
Menurutnya, pemanggilan yang ia terima hanyalah untuk kepentingan klarifikasi, bukan penetapan status hukum lebih lanjut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses hukum yang berjalan.
Gugatan Perdata sebagai Bentuk Perlawanan
Sebagai bentuk respons atas dugaan kriminalisasi ini, Yulma memilih jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan perdata terhadap Anik. Gugatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengungkap adanya ketidakwajaran dalam kasus yang menyeret namanya.
“Saya tidak ingin hukum digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang secara sepihak. Gugatan ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga demi keadilan bagi semua,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Anik maupun aparat penegak hukum terkait belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan yang diajukan Yulma. (Sr)
