OKI – Di tengah defisit anggaran yang membelit Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan utang miliaran rupiah yang belum terselesaikan, sejumlah oknum pejabat justru kedapatan menghadiri Festival Seni Tari Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Langkah mereka menghadiri acara seremonial bernuansa hiburan ini langsung memantik reaksi publik. Banyak pihak menilai kehadiran tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi finansial daerah yang tengah terpuruk.
“Kata oknum pejabat OKI tidak peduli, mereka malah asyik berfoto dan bersenang-senang di Jakarta. Padahal OKI lagi defisit. Banyak utang belum dibayar,” ujar Al (38), warga Kayuagung, dengan nada kecewa.
Berdasarkan laporan keuangan daerah hingga pertengahan 2025, OKI mencatat defisit anggaran yang cukup besar. Dampaknya sudah terasa nyata: pembangunan desa mandek, belanja rutin tersendat, dan pembayaran gaji honorer yang kerap terlambat.
Situasi ini memicu tanda tanya besar dari masyarakat: dari mana dana perjalanan para pejabat itu berasal? Jika menggunakan dana operasional APBD, maka publik menilai tindakan tersebut tidak hanya tidak etis, tapi juga menyakitkan bagi warga yang harus menanggung gangguan layanan publik.
“Ini bukan soal mendukung budaya atau tidak, tapi soal empati dan tanggung jawab moral. Seharusnya mereka fokus menyelesaikan utang dan memperbaiki kondisi keuangan daerah, bukan pamer-pamer di Jakarta,” kritik salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), Hernis, turut mengecam. Ia menyayangkan potret kebahagiaan para pejabat di tengah krisis keuangan yang menjerat OKI.
“Foto-foto itu menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan defisit anggaran yang tengah dihadapi. Sekiranya Bupati OKI segera memberikan klarifikasi ke masyarakat, agar jelas apakah kehadiran mereka atas nama solidaritas budaya atau hanya gaya hidup,” tegas Hernis.
Ia pun menuntut transparansi: apakah dana perjalanan tersebut berasal dari anggaran daerah atau dana pribadi para pejabat yang bersangkutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten OKI mengenai keberangkatan dan pembiayaan sejumlah pejabat ke Jakarta. (DA)
