JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya mempercepat perizinan berusaha melalui akselerasi digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam rapat koordinasi finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, ia mengusulkan percepatan digitalisasi 300 RDTR pada tahun 2026.
Menurut Nusron, langkah ini akan memangkas proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Jika 300 RDTR tersebut selesai, Insyaallah persoalan KKPR bisa lebih cepat teratasi. Dengan RDTR terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), Service Level Agreement (SLA) hanya membutuhkan dua sampai tiga hari,” ujarnya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Dari total 646 RDTR yang ada, sebanyak 428 sudah terhubung dengan OSS. “Sisanya yang belum, ditargetkan bulan ini seluruhnya rampung integrasi,” tambah Nusron.
Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru penyusunan RDTR. Dari lintas sektor telah ada 47 RDTR, 34 RDTR sudah mendapatkan persetujuan substansi, dan dua lainnya sedang dalam tahap penetapan daerah. “Secara total, ada tambahan 83 RDTR yang kini sedang berjalan. Untuk mendukung target, kami juga mendapat pinjaman dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” jelasnya.
Dalam penyusunan peta dasar RDTR, ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nusron menuturkan, BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 untuk Sulawesi pada 2024, Kalimantan dan Jawa pada 2025, serta akan melanjutkan ke Pulau Sumatra pada 2026. Selanjutnya, pemetaan Pulau Maluku, NTB, dan NTT dijadwalkan pada 2027, sedangkan wilayah lain akan diselesaikan pada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menekankan agar prioritas penyusunan RDTR diarahkan ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. “Misalnya di wilayah Sulawesi, Jawa bagian utara, atau Sumatra timur, seperti Kepulauan Riau, yang menjadi perhatian investor,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, bersama jajaran, serta sejumlah menteri dan perwakilan lembaga terkait program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
