JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa layanan pertanahan yang dijalankan pemerintah tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi perekonomian Indonesia.
Dalam upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9), Nusron menyampaikan bahwa kontribusi pendaftaran layanan pertanahan terlihat jelas dari penerimaan negara. Pendapatan tersebut berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga hak tanggungan.
“Sampai tahun 2024, total nilainya sudah mencapai Rp576 triliun, dan tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi. Karena itu diharapkan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nusron.
Ia mencontohkan, kepastian hukum atas tanah memberikan manfaat nyata bagi berbagai lapisan masyarakat. Seorang petani, misalnya, dapat lebih mudah mengakses kredit untuk membeli pupuk maupun sarana produksi. Begitu pula pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan tanah sebagai agunan untuk mengembangkan usaha. Bahkan, sebuah keluarga kecil memiliki dasar yang kuat dalam merencanakan masa depan anak-anaknya.
Lebih jauh, Nusron menekankan bahwa peran ATR/BPN bukan sebatas menjaga rasa aman atas tanah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa.
Bertepatan dengan peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ia mengingatkan jajarannya bahwa tanah dan ruang tidak otomatis mendatangkan kesejahteraan.
“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan, dan dari ruang yang tertata hadir kepastian peluang usaha serta investasi. Inilah amanah besar kita, memastikan tanah terjaga dan ruang tertata agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, dan sumber harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
