Portal Jatim

Menteri Nusron Dorong Mahasiswa UIN Pekalongan Turun Tangan Atasi Persoalan Pertanahan Melalui KKN Tematik

Redaksi
×

Menteri Nusron Dorong Mahasiswa UIN Pekalongan Turun Tangan Atasi Persoalan Pertanahan Melalui KKN Tematik

Sebarkan artikel ini

PEKALONGAN — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ekoteologi dan Pertanahan bersama mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang digelar di Gedung Student Center Kampus 2 UIN Pekalongan, Senin (13/10).

Dalam kegiatan itu, sekitar 500 mahasiswa mengikuti pembekalan langsung dari Menteri Nusron. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda untuk tidak hanya berdiskusi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mencari solusi terhadap masalah pertanahan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah.

“Kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak sekadar urun rembuk, tetapi juga urun karya dan urun tangan. Lewat KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan bisa bekerja nyata membantu masyarakat,” ujar Nusron Wahid di hadapan para peserta.

Menurutnya, program KKN Tematik ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum pertanahan di tengah masyarakat. Fokus utama program ini adalah memperkuat perlindungan aset keagamaan dan tanah wakaf agar memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Kami berharap setelah mengikuti KKN Tematik ini, mahasiswa bisa menjadi sarjana yang tidak hanya pintar secara teori, tapi juga mampu mengaplikasikan ilmunya untuk membantu masyarakat, umat, dan bangsa,” imbuh Menteri ATR/BPN tersebut.

Selain membangun kesadaran hukum, program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan empati sosial dan kepekaan terhadap persoalan nyata di lapangan. Nusron menilai, mahasiswa harus mampu berpikir kritis dan berpihak kepada kepentingan rakyat dalam setiap langkahnya.

“Itulah esensi mahasiswa Indonesia — harus berpikir kritis, peka terhadap kondisi sosial, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Program KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan ini menargetkan pemetaan dan verifikasi sebanyak 2.093 bidang tanah, yang terdiri atas 1.944 bidang di Kabupaten Pekalongan dan 149 bidang di Kota Pekalongan.

Baca Juga:
Mensos Apresiasi Tim Gabungan Evakuasi Korban Runtuhnya Mushola Ponpes Al Khoziny

Salah satu peserta, Windi Tia Utami (20), yang menjadi Koordinator Desa Kelompok 26 KKN Tematik, mengaku telah mempersiapkan diri bersama tim untuk menjalankan program tersebut dengan baik.

“Kami sudah dibekali pengetahuan tentang administrasi, aspek yuridis, hingga teknis di lapangan. Saya memastikan seluruh anggota tim benar-benar memahami tugas masing-masing,” tutur Windi.

Bagi Windi, keterlibatan mahasiswa dalam program ini merupakan pengalaman berharga sekaligus bentuk kepercayaan besar dari pemerintah terhadap generasi muda. Ia merasa bangga kampusnya dipercaya menjadi mitra pelaksana program nasional ini.

“Program ini luar biasa karena melibatkan banyak pihak. Kami berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kepercayaan yang diberikan. Ini amanah besar bagi kampus kami yang mungkin belum sebesar universitas lain, tetapi diberi kesempatan berkontribusi bagi bangsa,” ungkapnya penuh semangat.

Sebagai proyek percontohan (pilot project), KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan ini akan diperluas ke 12 kampus UIN di berbagai daerah di Indonesia. Pada kegiatan penerjunan kali ini, turut hadir para rektor dan perwakilan dari 12 UIN, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan program kolaboratif tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri, beserta jajaran yang turut mendampingi Menteri Nusron selama kunjungan di Pekalongan.

Dengan keterlibatan mahasiswa dalam program ini, pemerintah berharap muncul generasi muda yang tidak hanya paham persoalan pertanahan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan dan perlindungan aset bangsa.