PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terutama di kawasan Sulawesi yang masih tertinggal.
Dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/7) di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nusron mengajak kepala daerah se-Sulawesi untuk tidak saling menyalahkan, melainkan berbagi beban dan tanggung jawab.
“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain antara pusat dan daerah,” tegas Nusron di hadapan para kepala daerah.
Dari target nasional 2.000 dokumen RDTR, baru 695 yang tersusun. Di Sulawesi sendiri, dari target 451 dokumen, masih kurang 361. Untuk mempercepat capaian ini, Nusron mengusulkan skema pembagian tanggung jawab: sepertiga disusun oleh pusat, sepertiga oleh provinsi, dan sepertiga oleh kabupaten/kota.
Namun, karena pemerintah provinsi secara hukum tidak dapat menyusun RDTR, mekanismenya akan dilakukan melalui hibah kewenangan ke kabupaten/kota agar memiliki dasar hukum yang jelas.
Adapun rincian kekurangan RDTR di Sulawesi adalah:
- Sulawesi Selatan: 111
- Sulawesi Tenggara: 96
- Sulawesi Utara: 59
- Sulawesi Tengah: 51
- Gorontalo: 23
- Sulawesi Barat: 21
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menekankan pentingnya sinergi antara BIG, ATR/BPN, dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan RDTR yang presisi dan berkualitas.
“Peta berskala besar 1:5.000 yang dihasilkan oleh BIG menjadi fondasi penting perencanaan ruang. Terima kasih atas kerja keras semua pihak,” ujar AHY, dilansir dari Cuitan Rakyat.
Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, juga menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima provinsi di Sulawesi. Sulawesi kini menjadi pulau pertama yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail.
Peta ini menjadi dasar utama dalam meminimalkan tumpang tindih lahan, mempercepat perizinan, dan mendorong investasi berbasis tata ruang.
Menteri Nusron hadir bersama jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Stafsus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Kakanwil BPN Sulteng Muhammad Tansri.
