PURWOREJO — Dugaan aktivitas tambang ilegal di Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo kembali memantik keprihatinan publik.
Warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kegiatan penambangan masih berlangsung hingga kini, meski tanpa kejelasan izin maupun pengawasan resmi.
Padahal, belum lama ini telah digelar audiensi di Kantor SDM Purworejo oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, yang turut dihadiri perwakilan Polres Purworejo.
Dalam forum tersebut, aparat kepolisian menegaskan kesiapannya menindak setiap tambang bermasalah bila ada laporan resmi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas tambang tetap berjalan terang-terangan.
Pertanyaan pun muncul: Mengapa praktik tambang ilegal masih bebas beroperasi, padahal Tim Terpadu bentukan Pj Sekda — yang melibatkan dinas terkait, TNI, Polri, dan Kejaksaan — telah dibentuk untuk mengatasi persoalan ini?
Diduga, praktik “lompat lubang” atau perpindahan lokasi menjadi siasat pelaku untuk menghindari penertiban. Begitu satu titik disentuh aparat, mereka berpindah dan membuka lubang baru di wilayah lain.
Tanpa penelusuran hingga ke pengendali utama dan jaringan pemasaran, penindakan di lapangan hanya menjadi solusi semu.
Pj Sekda Purworejo, Tolha, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Namun hingga kini belum ada langkah konkret maupun pernyataan resmi terkait upaya penertiban.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purworejo belum mendapatkan jawaban. Camat Grabag mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolsek Grabag, tetapi warga menilai koordinasi tanpa tindakan nyata hanya menambah daftar panjang ketidakpastian.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk bersikap tegas. Aktivitas tambang yang tak terkendali dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, mengancam keselamatan warga, serta memicu konflik sosial.
“Jika dibiarkan terus berlangsung, Purworejo bukan hanya kehilangan ruang ekologis, tetapi juga wibawa pemerintah dalam menegakkan hukum,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
(Fauzi)
