YOGYAKARTA – Mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena adanya perubahan cuaca ekstrem, Komisi A DPRD DIY mendesak pemda setempat konsolidasi antar lembaga, baik dengan kabupaten/kota maupun instansi vertikal, diantaranya membahas fasilitasi agar masyarakat tangguh hadapi bencana.
“Kita harapkan BPBD DIY juga lakukan konsolidasi seluruh potensi termasuk kelompok strategis, seperti relawan Kaltana Destana & SPAB, KTB, Tagana, Satlinmas beserta kekuatan masyarakat lainnya,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto kepada pers di Gedung DPRD Jalan Malioboro, Selasa, (4/11/2025).
Ia menilai pentingnya masyarakat difasilitasi pemda. Pada saat sama pemda mengkonsolidasikan gerakan relawan penanggulangan bencana. “Harapan kita, gerak bersama ini lahirkan masyarakat tangguh hadapi bencana,” sebutnya.
Menurut Eko, salah satu mitigasi yang penting dipahami yaitu bagaimana akses informasi potensi bencana hidrometeorologi dari BMKG. Minimal bisa memiliki pedoman guna menyusun rencana perjalanan. “Saya ajak masyarakat akses informasi yang benar dalam memantau cuaca, salah satunya instal aplikasi BMKG selain monitor melalui CCTV. Pemda harus terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk mitigasi bencana,” katanya.
Ia menambahkan dalam mengantisipasi bencana hidrometereologi, setelah Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul menetapkan siaga darurat, Pemda DIY diharapkan membantu mitigasi bencana hidrometereologi.
Dalam APBD Perubahan DIY disebutkan terdapat Anggaran Belanja Tidak Terduga Rp 23, 3 miliar. Itu dapat digunakan untuk penanggulangan kedaruratan bencana. Saat ini ada potensi bencana hidrometereologi dan erupsi Gunung Merapi.
Menurut Eko, jika pemda menetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometereologi, maka dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari BTT APBD Perubahan DIY 2025 sesuai dengan peraturan perundang undangan. “Kita akan terus monitor dan dalam waktu dekat Komisi A DPRD DIY akan mengundang pemda dan instansi terkait membahas mitigasi bencana ini,” jelasnya. (bams)
