PMPL Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Lahat, Desak Penegakan Hukum dan Usut Dugaan Korupsi

LAHAT – Puluhan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Peduli Lahat (PMPL) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Senin (4/8/2025) pukul 13.30 WIB. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua PMPL, Tubagus Muhammad Sukli, dan diikuti oleh sedikitnya 25 peserta aksi.

Dalam orasinya, PMPL menyuarakan tuntutan tegas kepada Kejari Lahat untuk menegakkan supremasi hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Mereka membawa sejumlah poin tuntutan yang dianggap penting demi menjaga marwah penegakan hukum di Kabupaten Lahat.

Delapan Tuntutan PMPL:

1. Menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa pandang bulu.
2. Mendesak Kejari Lahat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan meningkatkan status hukum kasus yang dilaporkan.
3. Menindaklanjuti Instruksi Mendagri dan KPK RI terkait pengelolaan dana Pokir DPRD Kabupaten Lahat tahun 2024.
4. Menjalankan Instruksi Kejagung RI terkait penataan garis sepadan sungai.
5. Memeriksa dugaan kolusi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2024–2025.
6. Mengusut tuntas dugaan aliran dana dalam OTT Kepala Desa Pagar Gunung yang melibatkan oknum aparat hukum.
7. Membuka kembali kasus jual beli proyek APBD tahun 2004 yang diduga melibatkan pejabat dinas.
8. Mengusut transparansi dan integritas dalam proses tender pengadaan barang dan jasa Kabupaten Lahat tahun 2024–2025.

Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh pihak Kejari Lahat yang diwakili oleh Kasi Datun, Bapak Zayn, dan Ahmad Sarifudin.

Aksi damai ini berjalan tertib dan aman berkat pengamanan ketat dari jajaran Polres Lahat dan Polsek Kota Lahat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Lahat, AKP Edy Surisno, SH. Personil Satpol PP juga turut membantu pengamanan hingga kegiatan selesai tanpa kendala.

PMPL menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap transparansi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum demi mewujudkan Lahat yang bersih dari praktik korupsi.