SIDOARJO — Dalam upaya memperkuat Zona Integritas dan meningkatkan kualitas layanan publik, Polresta Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik yang melibatkan beragam unsur masyarakat, mulai dari mahasiswa, jurnalis, komunitas, hingga tokoh masyarakat.
Bertempat di Ruang Parahita Raksaka, forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara kepolisian dan warga, dengan tujuan menyerap aspirasi secara langsung guna mendorong pelayanan yang semakin prima dan transparan.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi aktif antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi warga yang selama ini telah mendorong inovasi layanan berbasis digital seperti SKCK Online dan aplikasi pelayanan lainnya.
“Kami terus berinovasi dan telah mendapat berbagai penghargaan nasional. Namun, pelayanan publik adalah proses yang dinamis. Forum ini adalah ruang evaluasi agar masyarakat dapat memberi kritik dan saran secara langsung,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk menetapkan standar berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan.
“Pelayanan bukan hanya tentang prosedur, tapi juga soal empati dan kepekaan sosial. Maka, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari perbaikan layanan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Amellia, perwakilan dari Komunitas Info Lantas Sidoarjo, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai forum semacam ini mencerminkan keterbukaan Polresta terhadap kritik konstruktif dan bukti nyata dari komitmen membangun budaya pelayanan yang inklusif.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Polresta Sidoarjo serius menjalankan prinsip transparansi dan siap bertransformasi demi pelayanan publik yang adaptif,” ujar Amellia.
Dengan adanya forum konsultasi ini, Polresta Sidoarjo berharap dapat memperkuat implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta membangun kepercayaan masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas.
