SIDOARJO — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk melindungi petani dari praktik tengkulak sekaligus memastikan akses permodalan dan kepastian pasar hasil panen.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2) dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda di Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Forum ini tidak hanya menjadi sarana konsolidasi lintas instansi, tetapi juga ajang evaluasi capaian program ketahanan pangan tahun sebelumnya.
“Kami melakukan analisis dan evaluasi kinerja tahun lalu. Alhamdulillah, pada 2025 Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam penguatan sektor hulu, Polri berperan aktif memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani (poktan) jagung. Bersama Himbara, Polri mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema pembiayaan yang mudah dijangkau dan terjangkau bagi petani.
Manfaat program ini telah dirasakan langsung oleh petani di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis. Melalui akses KUR, petani memperoleh modal untuk kembali menanam jagung sekaligus memperluas areal pertanian mereka.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor pertanian, termasuk penguatan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri juga memberikan perlindungan pada sisi hilir dengan menjaga stabilitas harga panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang merugikan.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin sinergi dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga beli yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani juga didorong untuk mengelola usaha tani secara profesional dan memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan keseriusannya dalam membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang kuat dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
