Portal Jatim

Ratusan Driver Ojol Geruduk DPRD Kota Pasuruan, Tuntut Pertanggungjawaban atas Dugaan BBM Bermasalah

Redaksi
×

Ratusan Driver Ojol Geruduk DPRD Kota Pasuruan, Tuntut Pertanggungjawaban atas Dugaan BBM Bermasalah

Sebarkan artikel ini

PASURUAN – Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan pada Selasa pagi (4/11/2025). Mereka menyuarakan keresahan akibat banyaknya kendaraan yang mendadak mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU.

Para pengemudi menuntut agar DPRD turun tangan mengawal aspirasi mereka dan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret. Mereka juga meminta agar Pertamina dan SPBU yang diduga menjual BBM berkualitas buruk dimintai pertanggungjawaban serta memberikan ganti rugi atas kerusakan kendaraan yang dialami.

Usai berorasi di depan gedung DPRD, sepuluh perwakilan pengemudi diterima langsung oleh pimpinan dan sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan daftar tuntutan resmi agar dapat diteruskan kepada pihak-pihak berwenang.


Keluhkan Kualitas Pertalite Turun Drastis

Yunus, salah satu perwakilan pengemudi, menyampaikan bahwa banyak rekan sejawatnya mengeluhkan perubahan signifikan pada kualitas Pertalite dalam beberapa minggu terakhir.

“Mesin motor cepat panas, tarikan terasa berat, performa menurun, dan bahan bakar jadi lebih boros dari biasanya,” ujar Yunus di ruang rapat DPRD Kota Pasuruan.

Ia juga menuturkan bahwa sejumlah pengemudi mengalami kerusakan pada komponen mesin seperti busi dan injektor hanya dalam waktu singkat setelah menggunakan Pertalite.

“Kalau benar kualitas Pertalite turun dari standar RON 90, ini kerugian besar bagi kami. Motor adalah alat kerja sekaligus sumber penghidupan. Ketika rusak, kami kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.

Lima Tuntutan Utama Para Pengemudi Ojol

Dalam pertemuan tersebut, Paguyuban Ojol Kota Pasuruan menyampaikan lima tuntutan utama yang mewakili aspirasi para pengemudi:

  1. Menolak penggunaan BBM bercampur etanol (bioetanol) yang dikhawatirkan merusak mesin kendaraan para pengemudi. DPRD diminta memastikan kualitas BBM sesuai standar RON 90 tanpa campuran bahan lain.
  2. Mendesak pemerintah melakukan kajian ulang secara transparan dan melibatkan pekerja transportasi sebelum menerapkan kebijakan BBM bercampur etanol secara luas.
  3. Menuntut pengawasan ketat terhadap distribusi BBM dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti menyalurkan BBM di bawah standar.
  4. Meminta audit kualitas Pertalite secara independen yang hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.
  5. Menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan akibat dugaan BBM bermutu rendah serta pembentukan posko pengaduan permanen untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang.
Baca Juga:
Pertamax Oplosan Jadi Sorotan, Warga Mamuju Kecewa dan Pertimbangkan Gugatan

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Pasuruan, M. Toyib, menyatakan akan segera memanggil pihak terkait, termasuk perwakilan Pertamina dan pengelola SPBU.

“Ada beberapa poin penting dari tuntutan para Ojol yang akan kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat kami akan mengundang SPBU dan Pertamina, mungkin dengan pendampingan dari Polres dan Disperindag,” ujarnya.

Toyib mengakui bahwa keluhan para pengemudi tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Namun, pihaknya juga ingin memastikan penyebab pasti dari banyaknya kendaraan yang mogok setelah pengisian BBM.

Sementara itu, M. Gatot Adidoyo, Wakil Ketua II DPRD Kota Pasuruan, memberikan apresiasi kepada para Ojol karena menyampaikan aspirasi secara tertib dan komunikatif.

“Saya ucapkan terima kasih, karena aksi hari ini berlangsung kondusif. Ini bentuk kepedulian terhadap persoalan bangsa, dan bukan hanya terjadi di Pasuruan,” kata Gatot.

Ia juga memastikan bahwa seluruh tuntutan akan diteruskan ke pihak Pertamina serta DPR RI agar mendapatkan perhatian lebih luas.

“Lima tuntutan yang disampaikan sudah kami catat dan akan dituangkan dalam berita acara resmi. Kami juga akan teruskan ke fraksi-fraksi dan DPR RI, terutama terkait kebijakan dan kesejahteraan para pengemudi,” tutup Gatot.

Penulis: Eko
Editor: Redaksi Portal Indonesia