PASURUAN – Anggota DPRD Kota Pasuruan, H. A. Khairul Fattah, S.H.I., memanfaatkan agenda Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Sabtu (22/8/2026) sore.
Kegiatan jaring aspirasi itu diikuti sejumlah perwakilan warga konstituen, khususnya dari wilayah Kecamatan Panggungrejo. Ketua DPC PPP Kota Pasuruan, Gus H. Abd Aziz, S.Pd., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Selain mendengarkan berbagai masukan warga, Khairul Fattah juga menyerahkan bantuan sebesar Rp2 juta kepada kelompok atau ranting Fatayat NU. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sound system yang diharapkan dapat mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan turut disampaikan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bidang pendidikan, terutama mengenai mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
Khairul Fattah menyatakan, aspirasi tersebut akan dibawa ke pembahasan internal Fraksi PPP di DPRD Kota Pasuruan. Selanjutnya, persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah akan diteruskan kepada Pemkot Pasuruan melalui dinas atau instansi yang memiliki kewenangan.
“Reses ini adalah sebuah instrumen penting bagi anggota dewan (DPR/DPRD) untuk turun ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, dan melakukan pengawasan di luar masa sidang. Tentunya, hasil kegiatan ini menjadi dasar usulan program pemerintah. Jadi itulah yang nanti kita perjuangkan,” ujarnya.
Politisi PPP tersebut juga mengingatkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak serta-merta dapat direalisasikan. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah serta ketersediaan anggaran sesuai kewenangan eksekutif.
Meski demikian, ia memastikan setiap masukan yang disampaikan masyarakat tetap akan dicatat dan diperjuangkan. Aspirasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta tingkat kebutuhan dan urgensinya.
“Yang pasti semua usulan kita tampung dan tetap kita perjuangkan, namun kalau melihat dari kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, tentu yang skala prioritas itu kita utamakan,” pungkasnya.
Seluruh rangkaian Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 tersebut berlangsung lancar. Berbagai usulan yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dibahas untuk menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD sesuai daerah pemilihan masing-masing.
