JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan progres positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Sejak 2010, indeks RB kementerian ini mengalami kenaikan rata-rata 3,16 poin per tahun.
Namun, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, peningkatan tersebut bukan sekadar angka. Ia menekankan pentingnya dampak nyata terhadap kesejahteraan pegawai.
“Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan RB harus berdampak langsung, termasuk pada peningkatan take home pay pegawai. Jadi ini bukan hanya soal capaian nilai,” ujar Pudji saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15/07/2025).
Indeks RB Kementerian ATR/BPN sendiri terus menanjak: 76,58% di tahun 2022, 78,75% pada 2023, dan naik menjadi 84,02% pada 2024. Target tahun 2025 pun cukup ambisius: 90%.
Pudji menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit. “Tidak bisa hanya satu atau dua unit kerja. Semua harus bersinergi agar target ini dapat tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, mengungkapkan bahwa sejak 2020, penilaian RB mengacu pada roadmap nasional yang diperbarui dengan dua komponen baru: general dan tematik. Keduanya bertujuan memperkaya sistem evaluasi dan arah kebijakan.
“Teman-teman harus mulai menyusun program kerja berbasis RB tematik sebagai dasar penyusunan roadmap berikutnya,” imbau Deni kepada jajaran pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.
Mendukung hal itu, Einstein Al Makarima Mohammad, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, menjelaskan bahwa penyesuaian sudah dilakukan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map RB 2020–2024.
Regulasi ini dinilai menjadi pijakan penting dalam membentuk arah reformasi birokrasi yang lebih berdampak, adaptif, dan terintegrasi dengan prioritas nasional.
