SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini sekaligus menjadi catatan membanggakan karena merupakan opini WTP ke-13 yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo secara berturut-turut sejak 2013.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 diserahkan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Untuk Kabupaten Sidoarjo, dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Selain Bupati Subandi, penyerahan LHP juga diterima Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Chusnul Inayah.
Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Subandi menegaskan, laporan keuangan bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, melainkan juga instrumen penting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Karena itu, ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP ke-13 secara beruntun merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ke depan, koordinasi antarlembaga dan pengawasan internal akan terus diperkuat guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
