YOGYAKARTA – Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) mengeluarkan pernyataan moral bersama untuk menyikapi dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini. Pernyataan bertajuk “Merawat Demokrasi, Meneguhkan Keadilan, Memelihara Harapan” ini ditandatangani oleh 28 pimpinan perguruan tinggi Katolik se-Indonesia di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).
Ketua APTIK, Johanes Eka Priyatma, Ph.D., menegaskan bahwa sebagai bagian dari komunitas akademik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk hadir sebagai penjaga nurani bangsa serta membentuk manusia yang utuh, mengembangkan budaya dialog, memperjuangkan kebenaran, dan memelihara harapan akan Indonesia yang semakin adil, demokratis, dan bermartabat.
Dalam pernyataan moral tersebut, APTIK menyoroti sejumlah tantangan krusial yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, mulai dari menyusutnya ruang kebebasan sipil dan akademik, pentingnya pengisian jabatan publik yang berbasis meritokrasi dan bebas dari kepentingan elite, hingga perlunya menjaga independensi lembaga hukum serta konsistensi terhadap supremasi sipil.
Selain itu, mereka juga menggarisbawahi tantangan etis teknologi digital dan kecerdasan artifisial seperti disinformasi, kebutuhan akan kepemimpinan yang jujur dan berintegritas, serta pentingnya pembangunan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial di tengah melonjaknya biaya hidup masyarakat.
Merespons situasi tersebut, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Koordinator Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK, Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., mengajak seluruh penyelenggara negara dan penegak hukum untuk kembali pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adil demi memulihkan kepercayaan publik.
APTIK juga menyerukan kepada masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bersinergi menolak ujaran kebencian, memperkuat literasi digital, serta mendorong kaum muda agar tidak kehilangan harapan dan tetap berani mengambil peran aktif dalam merawat masa depan bangsa (bams)
