SITUBONDO — Pada 17 Mei 2025, sebuah fakta kelam mencuat ke permukaan dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Dusun Tanjung, Desa Coratatal, Kabupaten Situbondo. Petani setempat mengungkap praktik pemerasan yang telah berlangsung bertahun-tahun, dengan dalih pengelolaan pertanian padahal mereka tidak pernah mendapatkan akses legal terhadap pupuk bersubsidi.
Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar para petani bisa masuk dalam sistem Simlutan atau e-RDKK, prasyarat mutlak untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Namun ironisnya, sebelum legalitas itu terbit, para petani sudah menjadi korban pungutan liar berkedok administrasi.
“Selama ini ada oknum yang menarik uang tiga kali dalam setahun, padahal dasar hukum belum ada. Ini pelanggaran serius, bahkan bisa masuk kategori tindak pidana korupsi dan pungli,” ungkap Matrosi, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Situbondo. Senin (19/05)
Ia mengecam lemahnya pengawasan yang membuat praktik kotor ini dibiarkan. Dalam prosedur yang sah, penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah ada pengukuran lahan (ubin), musyawarah, invoice, dan nota pelunasan. Namun kenyataannya, para petani hanya dimintai uang tanpa kejelasan atau bukti apa pun.
“Kami hanya dimintai uang, tanpa nota, tanpa prosedur. Ini jelas permainan busuk yang menyengsarakan petani,” tegas Matrosi.
Matrosi juga mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak. “Kami minta Pemkab Situbondo jangan tutup mata. Petani hutan butuh perlindungan hukum. Sudah cukup kami dijadikan korban,” katanya lantang.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai praktik pungutan liar ini, Mantri Perhutani wilayah setempat, Fery Wijayanto, belum memberikan jawaban. Pesan konfirmasi yang dikirim belum dibalas hingga berita ini dipublikasikan.
