PASURUAN – Kinerja Walikota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakilnya Nawawi menuai sorotan tajam dari sejumlah LSM dan tokoh masyarakat. Mereka menilai, sejak dilantik, keduanya belum menunjukkan langkah signifikan untuk membawa perubahan di Kota Pasuruan.
“Saya sangat prihatin. Seratus hari kerja, nyaris tidak terlihat gebrakan. Banyak janji, tapi realisasinya nol,” tegas Ayi Suhaya, tokoh masyarakat sekaligus Wakil Gubernur LSM LiRA Jawa Timur, Rabu (11/6) pagi.
Ayi menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang tertuang dalam 18 program prioritas RKPD Pemkot Pasuruan tahun 2025–2030. Salah satunya pembangunan pasar di Kecamatan Bugul Kidul yang hingga kini tidak jelas progresnya.
“Janji pembangunan Islamic Center juga tak kunjung terlihat. Termasuk penguatan ekonomi lewat kerja sama dengan Pemprov terkait pelabuhan, sampai sekarang tidak ada wujudnya,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ayi juga menyoroti buruknya layanan kesehatan di RSUD Kota Pasuruan. Banyak warga memilih berobat ke luar daerah seperti Malang dan Surabaya karena kecewa terhadap pelayanan yang ada.
“Ini menyedihkan. Maka saya tak ragu beri raport merah untuk pemerintahan Adi Wibowo dan Nawawi,” tegasnya.
Senada, Saiful Arif, Ketua Umum LSM M-Bara, juga melayangkan kritik. Ia menyoroti ketidakjelasan proyek Jalur Lingkar Utara (JLU) yang justru berdampak negatif pada masyarakat.
“Warga kesulitan mengurus sertifikat karena terhalang proyek JLU yang statusnya nggantung. Kalau mau lanjut, ya lanjutkan. Kalau tidak, revisi ADTR-nya, jangan buat masyarakat jadi korban ketidakpastian,” ujar Saiful.
Ia juga menyinggung sejumlah proyek mangkrak milik Pemkot, seperti bangunan stand di Pasar Bukir yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pemkot jangan diam. Jangan seolah tidak terjadi apa-apa. Kami beri raport merah agar mereka sadar dan segera berbenah,” tegas Saiful.
Penilaian negatif tak hanya datang dari kalangan LSM. Tokoh masyarakat H. Hanafi juga angkat suara. Ia menilai, program-program yang dijanjikan saat kampanye hanya tinggal omongan.
“Ke-18 program itu mana buktinya? Janji politik itu seperti angin lalu. Kami sebagai warga merasa dibohongi,” ujar Hanafi.
Dengan berbagai kritik tajam ini, publik menanti apakah Pemkot Pasuruan akan melakukan evaluasi atau tetap berjalan di tempat.
