LAMPUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menggelorakan semangat perubahan di jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung. Dalam arahannya pada Selasa (29/07/2025), Nusron menekankan pentingnya percepatan Reforma Agraria melalui strategi pemetaan aktif dan pemanfaatan lahan yang belum terdaftar.
“Kita tidak bisa lagi pakai pola kerja lama. Jangan cuma duduk di kantor dan tunggu berkas datang. Ubah cara kerja, ubah pola pikir. Ini era akselerasi,” tegas Nusron di hadapan para kepala kantor pertanahan se-Lampung.
Ia meminta seluruh jajaran — mulai dari Kepala Kanwil, para Kabid, hingga Kakantah — untuk turun langsung ke lapangan. Menurutnya, identifikasi lahan-lahan yang belum diketahui status atau kepemilikannya harus dilakukan secara proaktif, bukan menunggu laporan masyarakat.
Menteri Nusron juga mendorong pemanfaatan teknologi canggih seperti citra satelit dan data tematik yang telah dimiliki BPN untuk mempercepat proses tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan data yang akurat dan terbuka akan menjadi kunci menarik investor serta mengoptimalkan lahan negara.
“Investor datang kalau data jelas dan terbuka. Jangan biarkan tanah nganggur. Kalau belum ada bukti kepemilikan, daftarkan. Jangan tunggu bola. Kita yang harus mulai duluan,” seru Nusron.
Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, melaporkan berbagai capaian seperti percepatan sertifikasi tanah wakaf, penertiban tanah telantar, dan capaian anggaran tahun 2025 yang sudah sesuai target.
Tak hanya memberi arahan, dalam kunjungannya kali ini Nusron juga meresmikan tiga gedung baru milik Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.
