MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kamis (16/10/2025).
Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Mamuju dan dihadiri 13 anggota dewan. Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, memimpin langsung jalannya rapat sekaligus menyerahkan dokumen kepada perwakilan Bupati Mamuju, Khatma Ahmad.
“Ini merupakan agenda tunggal penyerahan secara resmi KUA-PPAS APBD tahun 2026,” kata Syamsuddin Hatta saat ditemui diruang rapat.
Namun, rapat paripurna ini tak sepenuhnya berlangsung tanpa sorotan. Usai palu sidang diketuk dan rapat ditutup, tiga anggota dewan terlihat datang terlambat. Mereka adalah (A) (Fraksi Demokrat), (S) (Fraksi Golkar), dan (I) (Fraksi Demokrat). Dengan kehadiran ketiganya, total anggota DPRD yang hadir menjadi 16 orang.
Saat diminta tanggapan terkait anggota yang datang setelah rapat ditutup, Syamsuddin enggan memberikan komentar. “Sudah yah,” ujarnya singkat lalu menutup pembicaraan.
Sementara itu, terkait absennya sejumlah anggota dewan dalam rapat tersebut, Syamsuddin menyatakan bahwa mereka sedang menjalankan tugas luar atau telah mengajukan izin.
“Anggota DPRD yang tidak hadir kan izin dan ada yang melaksanakan tugas luar,” jelasnya.
Syamsuddin juga menegaskan bahwa penyerahan KUA-PPAS ini masih tahap awal dan belum masuk ke pembahasan substansi anggaran.
“Untuk kebijakan umum belum buka, ini baru penyerahan,” ucapnya.
Penyerahan KUA-PPAS ini menjadi langkah awal penyusunan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026. Pembahasan selanjutnya akan menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas belanja daerah tahun depan.
