PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bersama DPRD Ponorogo duduk bersama usai menerima hasil pemantauan dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola daerah.
Bertempat di ruang Bapperida Ponorogo, Kamis (6/11/2025). Antara eksekutif dan legislatif menelaah rekomendasi sekaligus menyampaikan hasil kesepakatan untuk menyamakan persepsi dan integritas birokrasi.
“Selama ini kita sering duduk bersama dalam paripurna (DPRD), ya kita ingin komunikasi terjalin lebih intens melalui forum-forum seperti ini,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko kepada wartawan.
Bupati Kang Giri (panggilan aktabnya) menambahkan, ini merupakan wadah dalam menyamakan kesepahaman lintas lembaga untuk mewujudkan tata kelola yang bersih serta akuntabel.
“Koordinasi di ruang khusus perlu lebih ditingkatkan agar kolaboratif dalam pembahasan sistem pemerintahan,” tuturnya.
Bagaimanapun, tata kelola pemerintahan yang ideal tidak hanya berbasis regulasi. Namun juga pemahaman bersama antara pelaksana kebijakan (eksekutif) dan pengawas (legislatif).
“Hari ini kita sosialisasikan bersama agar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih baik lagi,” jlentrehnya.
Pun, dalam tindak lanjut hasil evaluasi KPK terkait tata kelola pemerintahan ini tentunya dihadiri Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno dan wakil pimpinan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Adv)
