YOGYAKARTA — Sebanyak 154 orang diamankan polisi dalam penanganan aksi massa yang berujung kericuhan di depan Gedung DPRD DIY, Senin (10/11/2026). Mereka yang diamankan berasal dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, pelajar SMA dan SMP hingga anak-anak.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan, pengamanan dilakukan setelah sekelompok massa tak dikenal melakukan penyerangan secara anarkis menggunakan batu dan bom molotov. Untuk mengendalikan situasi, kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob.
“Brimob langsung empat SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” kata Langgeng saat memberikan keterangan di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, terhadap mereka yang masih berusia di bawah umur, kepolisian menerapkan penanganan khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Langgeng juga membantah tudingan kendaraan taktis (rantis) polisi masuk ke area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, kendaraan taktis hanya berhenti di kawasan perbatasan kampus.
Ia menjelaskan, setelah dihalau dari kawasan Malioboro, sebagian massa bergerak secara bergerombol dan melakukan pembakaran di Bundaran UGM. Saat dikejar petugas, massa kemudian masuk dan berlindung di kawasan perbatasan kampus.
Mengetahui massa bergerak ke area kampus, polisi memilih menahan diri dan tidak melakukan tindakan pembubaran menggunakan gas air mata maupun water cannon.
“Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” ujarnya.
Kepolisian selanjutnya mengedepankan negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari. Setelah situasi terkendali, seluruh pasukan ditarik mundur secara tertib.
Terkait dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menghadapi massa aksi, Langgeng menegaskan kepolisian tidak pernah memobilisasi kelompok masyarakat untuk turun ke jalan.
Menurutnya, kemunculan elemen masyarakat dilatarbelakangi keprihatinan terhadap aksi anarkis yang terjadi di ruang publik. Sejak awal, polisi bersama para lurah juga telah mengimbau masyarakat agar tidak ikut turun ke jalan.
Ia turut menjelaskan keberadaan Jaga Warga yang menurutnya merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis desa, bukan organisasi yang dibentuk untuk melakukan tindakan represif. Jaga Warga berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menjaga keamanan lingkungan, penanganan kebencanaan, serta kegiatan kemasyarakatan.
Sementara itu, menanggapi kritik berbagai pihak, termasuk pernyataan dari Fisipol UGM, Polda DIY menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi dan penanganan aksi tersebut.
Langgeng menegaskan tindakan tegas di lapangan difokuskan kepada pihak yang melakukan penyerangan dan kerusuhan. Penanganan aksi tersebut juga mendapat perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang mengecek situasi di lapangan pada Rabu dini hari.
Untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum, Polda DIY menggelar perkara dengan melibatkan pengawas eksternal. Proses tersebut dilakukan untuk menentukan pihak yang dilanjutkan ke tahap penyidikan maupun yang dipulangkan.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkas Langgeng (brd/bams)
