KOTA MALANG — Lonjakan harga daging sapi yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi B, Dr. H. Indra Permana, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan konkret dari pemerintah, Sabtu (18/4/2026).
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, berkurangnya ketersediaan sapi hidup menjadi salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga. Di sisi lain, permintaan pasar tetap tinggi sehingga mendorong harga terus merangkak naik.
Dampaknya dirasakan luas oleh pelaku usaha. Mulai dari jagal yang kesulitan memperoleh pasokan, pedagang yang menghadapi fluktuasi harga, hingga pelaku usaha kuliner seperti pedagang bakso, restoran, dan kafe yang harus menanggung kenaikan biaya produksi.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tapi stabilitas ekonomi daerah juga bisa terganggu,” ujar Indra.
Ia menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut. Upaya menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga dinilai menjadi kunci dalam meredam dampak yang lebih luas.
Menurutnya, persoalan ini tidak lagi semata-mata mekanisme pasar, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan pasar, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir dan melindungi pelaku usaha serta masyarakat,” tegasnya.
Sebagai daerah dengan kekuatan di sektor kuliner, Kota Malang dinilai membutuhkan kepastian pasokan bahan baku agar aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil.
“Kita tidak boleh membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Negara harus hadir, menjaga dari hulu sampai hilir, karena di situlah denyut ekonomi rakyat,” pungkasnya.
