PASURUAN – Sejumlah aktivis sosial yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/5/2026).
Aksi yang berlangsung di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan itu menyoroti transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dari pihak PLN.
Massa aksi menilai hingga kini belum ada keterbukaan mengenai besaran penerimaan pajak listrik yang masuk setiap bulan maupun penggunaan anggaran tersebut oleh pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Saiful Arif, mengatakan pihaknya kecewa lantaran Bapenda dianggap tidak memberikan penjelasan rinci terkait dana hasil PBJT-TL tersebut.
Menurutnya, jika anggaran benar-benar dimanfaatkan maksimal untuk penerangan jalan umum (PJU), seharusnya masih banyak wilayah pelosok yang gelap.
“Kami meminta Bapenda membuka secara jelas berapa nominal anggaran yang diterima dari PLN untuk Kabupaten Pasuruan. Kalau penggunaannya maksimal untuk PJU, tentu jalan-jalan di pelosok tidak akan gelap,” ujar Saiful di sela aksi.
Ia juga menyinggung hasil audiensi sebelumnya dengan pihak PLN maupun Bapenda yang dinilai belum memberikan jawaban memuaskan.
“Dari PLN juga terkesan tidak mau menjelaskan secara detail. Padahal keterbukaan informasi publik itu jelas, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi apalagi menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Hal serupa disampaikan pegiat sosial lainnya, Eddy Ambon. Ia menilai nilai penerimaan PBJT-TL cukup besar sehingga penggunaannya harus benar-benar transparan dan tepat sasaran.
Menurut Eddy, berdasarkan ketentuan dalam Perda, sebagian dana hasil PBJT-TL semestinya dialokasikan untuk penerangan jalan umum.
“Kalau sesuai aturan, sekitar 40 persen harus dikembalikan untuk PJU. Nah, kami ingin tahu berapa nilai 40 persen itu dari hasil pungutan tiap bulannya. Karena faktanya masih banyak desa dan wilayah pelosok yang minim penerangan sehingga rawan kriminalitas,” tegasnya.
Karena merasa belum mendapatkan penjelasan langsung yang memuaskan dari Plt Kepala Bapenda, massa aksi mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar.
Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Kokok Adi Prayogo, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Aliansi Poros Tengah.
Ia menilai kritik dan aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi instansinya dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Kami berterima kasih karena sudah diingatkan dan dievaluasi demi perbaikan bersama,” ucap Kokok.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Kokok menegaskan seluruh pengelolaan keuangan di Bapenda telah berjalan sesuai aturan dan diawasi berbagai lembaga pemeriksa.
“Yang kami lakukan semuanya on the track sesuai peraturan perundang-undangan. Kami juga diperiksa berlapis, mulai inspektorat hingga BPK,” jelasnya.
Sedangkan soal minimnya penerangan jalan umum di sejumlah wilayah, ia menyebut pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kabupaten Pasuruan memiliki 34 kecamatan dan 341 desa yang harus dijangkau. Saat ini kemampuan anggaran memang terbatas karena ada pengurangan dana transfer dari pusat,” pungkasnya.
