BANYUMAS – Belum genap sepekan setelah dinyatakan selesai dikerjakan, proyek rehabilitasi Jembatan Kawungcarang–Tambaksogra di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, justru menuai sorotan.
Oprit atau jalan pendekat jembatan dilaporkan mengalami ambles, memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, serta transparansi proyek yang dibiayai dari anggaran negara.
Ironisnya, infrastruktur yang semestinya memberikan rasa aman bagi masyarakat kini justru membuat pengguna jalan harus ekstra waspada. Permukaan jalan yang turun di salah satu sisi memaksa kendaraan memperlambat laju untuk menghindari benturan dan potensi kecelakaan.
“Baru beberapa hari selesai sudah ambles. Kami jadi waswas setiap melintas. Ini akses utama menuju Purwokerto. Tadi malam juga ada pengendara motor yang jatuh di sini,” ujar sejumlah warga, Rabu (1/7/2026).
Munculnya kerusakan dalam hitungan hari setelah proyek dinyatakan rampung menjadi perhatian publik. Warga mempertanyakan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis atau justru terdapat persoalan pada pelaksanaan maupun pengawasannya.
DPU Turun Tangan, Kontraktor Wajib Memperbaiki
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan langsung menurunkan tim teknis ke lapangan.
“Kami sudah menerima informasi mengenai kondisi jembatan tersebut. Tim teknis sudah kami turunkan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan sekaligus menentukan langkah penanganannya. Kontraktor juga siap melakukan perbaikan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, maka seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyek masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Kalau ditemukan ketidaksesuaian, kontraktor wajib bertanggung jawab. Informasinya besok sudah mulai dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Proyek Dana Publik, Tapi Tanpa Papan Informasi
Sorotan publik tidak hanya berhenti pada amblesnya oprit. Saat melakukan pemantauan di lokasi, tim media tidak menemukan papan informasi proyek yang semestinya menjadi identitas setiap pekerjaan konstruksi pemerintah.
Padahal, papan informasi bukan sekadar pelengkap administrasi. Keberadaannya merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan proyek.
Tanpa papan informasi, publik tidak memiliki akses terhadap informasi dasar mengenai proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat.
“Sejak awal pekerjaan kami juga tidak pernah melihat ada papan proyek di sini,” kata warga.
Saat dikonfirmasi, mandor proyek, Seno Dakom, mengklaim papan kegiatan pernah dipasang. “Sudah dipasang, tapi kami tidak sempat mengambil fotonya,” ujarnya.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan media sejak pekerjaan berlangsung hingga proyek selesai, papan informasi tersebut tidak terlihat berada di lokasi.
Siapa Kontraktornya?
Minimnya keterbukaan semakin terasa ketika identitas perusahaan pelaksana proyek juga belum dapat dipastikan.
Saat ditanya mengenai kontraktor, Seno hanya menyebut nama atasannya, Suyono, yang berasal dari Cilongok. Ia tidak dapat menjelaskan nama badan usaha yang mengerjakan proyek tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan apabila identitas penyedia jasa, nilai kontrak, hingga informasi proyek tidak tersedia secara terbuka di lapangan?
Isu “Uang Rokok” Dibantah
Di tengah sorotan terhadap proyek, beredar informasi mengenai adanya celetukan yang menyebut wartawan hanya mencari “uang rokok” saat melakukan peliputan.
Saat dimintai klarifikasi, Seno membantah pernah mengucapkan ataupun menginstruksikan pernyataan tersebut. “Tidak ada kalimat itu, Mas,” katanya singkat.
Ia juga mengakui pekerjaan masih memerlukan penyempurnaan dan menyebut perbaikan, termasuk pengaspalan pada bagian yang mengalami penurunan, dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2 Juli 2026.
Ujian Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Amblesnya oprit dalam waktu yang sangat singkat menjadi ujian bagi akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur di Banyumas. Publik kini menunggu hasil investigasi teknis DPU, bukan sekadar tambal sulam kerusakan.
Lebih dari itu, masyarakat berharap pemerintah membuka seluruh informasi terkait proyek, mulai dari identitas kontraktor, nilai kontrak, proses pengawasan, hingga hasil pemeriksaan teknis secara transparan.
Sebab, infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat seharusnya menghadirkan kualitas, keamanan, dan daya tahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika kerusakan muncul bahkan sebelum proyek benar-benar dinikmati masyarakat, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. (trs)
